News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jokowi: Harga Gabah Kering Panen Rp 4.200 Terlalu Rendah

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, (9/3/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah melalui Badan Pangan Nasional tengah menghitung harga untuk gabah kering panen (GKP) dari petani yang saat ini dikeluhkan petani terlalu rendah.

"Tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya (gabah kering panen) jatuh di harga Rp 4.200, memang terlalu rendah," ujar Presiden Jokowi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, (9/3/2023).

Menurutnya, pemerintah memiliki perhitungan dengan memperhatikan sejumlah komponen lain dalam produksi. Kepala Negara pun meminta Badan Pangan Nasional untuk merumuskan harga ideal untuk gabah dari petani.

Baca juga: Jokowi Tinjau Kantor Pajak di Solo, Mengaku Kaget Ada Antrean Warga yang akan Lapor SPT

"Pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen per produksi beras. Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya, sudah ketemu," katanya.

Dengan perhitungan tersebut, Jokowi berharap harga gabah dari petani akan wajar yang nantinya akan berimbas juga pada harga beras di pedagang hingga pembeli.

Dengan demikian, semua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan yang dibuat pemerintah.

"Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan ini," ungkapnya.

Selain itu, Jokowi juga mendapati aspirasi para petani yang mengeluhkan soal pupuk, terutama pupuk bersubsidi, baik dari sisi harga maupun ketersediaannya.

Jokowi pun menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi pupuk nasional meskipun bahan bakunya lebih sulit akibat perang Rusia-Ukraina.

Baca juga: Foto-foto Kunjungan Jokowi di Kebumen, Pengamat Menilai Bagian dari Komunikasi Politik Presiden

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi paling 3,5 juta ton dan kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton ada tambahan. Impor kita 6,3 juta (ton), artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini