Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan komitmen pemerintah mewujudkan kesejahteraan penduduk dalam beberapa tahun terkahir sedang diuji.

Terjadi krisis kesejahteraan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam tujuh dekade terakhir dan krisis ekonomi yang mendorong resesi ekonomi global terburuk dalam delapan dekade terakhir. 

Baca juga: Di Forum ASCC, Menko PMK Sebut Tingkat Kemiskinan di Negara ASEAN Menurun Dalam 3 Dekade Terakhir

Kondisi tersebut akibat dari perubahan global yang terjadi dengan cepat selama pandemi Covid-19 dan adanya persoalan geopolitik.

“Krisis tersebut berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah sehingga berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin,” kata Muhadjir pada Forum diskusi The ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) di Nusa Dua Bali, Minggu, (7/5/2023).

Akibat krisis tersebut  World Bank telah memprediksi tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat dari 9,22 persen  menjadi 11-13 persen. Untuk mengantisipasi lonjakan kemiskinan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah serra merangkul covitas akademik maupun Lembaga non pemerintah serta masyarakat. 

“Upaya tersebut telah berhasil menekan laju angka kemiskinan sehingga hanya menjadi 10,14 persen di September 2020. Pada semester berikutnya kembali menurun dan pada Maret 2022 telah kembali mencapai angka 9,76 persen,” katanya.

 Presiden kata Muhadjir memberikan arahan agar komitmen menghapuskan kemiskinan ekstrem harus terus dilakukan dalam kondisi apapun. Presiden meminta tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024, yaitu enam tahun lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca juga: Menko PMK Bersyukur Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Presiden Jokowi Capai 82 Persen

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4/2022,  kemiskinan ekstrem yang merupakan persoalan multidimensi harus diselesaikan secara sinergi terpadu dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran baik serta melibatkan banyak pihak.

Hal ini agar persoalan yang dihadapi penduduk miskin ekstrem seperti keterbatasan kebutuhan dasar, rendahnya pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, terbatasnya akses air bersih, rumah tidak  layak huni, dan terbatasnya akses ekonomi dapat terentaskan jika diintervensi secara gotong royong oleh berbagai pihak.

Muhadjir menambahkan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem secara konvergen dan sinergi terus dilakukan. Telah dibentuk Satuan Tugas Data dan Satuan Tugas Konvergensi yang terdiri dari kementerian/Lembaga maupun akademisi serta lembaga non pemerintah. 

Fungsi Satuan Tugas Data adalah untuk mendukung pelayanan penggunaan data untuk memastikan ketepatan sasaran dan evidence-based policy. 

Sementara, Satuan Tugas Konvergensi untuk memastikan upaya kolaboratif dan sinergi atas ketiga strategi pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan.

Baca juga: Perempuan Mahardika Tuntut Pemerintah Tuntaskan Kasus Marsinah dan Kesejahteraan Buruh

“Upaya konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem, mulai menunjukkan hasil, BPS merilis bahwa angka kemiskinan ekstrem pada September 2022 sebesar 1,74 persen turun 0,3 persen poin dari 2,04 persen di Maret 2022,” pungkasnya.