"Ada sekitar 31 orang dari kelompok KKB yang sudah kita lakukan proses penegakan hukum, dan ini adalah anggota KKB aktif yang terlibat langsung dalam kegiatan dan aksi dari KKB," kata Faizal

Ubah Penanganan Jadi Penegakan Hukum

Di sisi lain, Polda Papua turut mengubah pola penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi penegakan hukum.

Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan akan mempersempit ruang gerak KKB di wilayah Nduga. Hal ini menyusul dari kian brutalnya aksi kriminal KKB yang turut menyerang penduduk pasca-penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philips.

Mathius menyebut langkah penegakan hukum tegas akan dilakukan menyasar pelaku maupun pihak-pihak yang ikut terlibat dari belakang layar mendukung aksi-aksi KKB.

Polda Papua pun kata Mathius bakal mengetatkan penegakan hukum serta tak memberi ruang terhadap kegiatan yang merugikan masyarakat, termasuk aparat TNI Polri di Papua.

“Penegakan tegas di wilayah Nduga baik terhadap siapa yang terkait jaringan pelaku itu, maupun siapa saja orang-orang yang selama ini ada di belakang layar untuk mendukung itu,” kata Mathius.

Baca juga: Oknum Pejabat di Distrik Kenyam Diringkus Satgas Damai Cartenz, Diduga Mendanai KKB Beli Amunisi

Oknum Pejabat di Distrik Kenyam Diringkus Satgas Damai Cartenz, Diduga Mendanai KKB Beli Amunisi

MM, seorang oknum Kepala Distrik di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz, Kamis (4/5/2023).

Oknum Kadistrik tersebut diduga memberikan bantuan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan memberikan sejumlah uang.

MM diduga memberikan uang senilai Rp 30 juta yang digunakan untuk membeli amunisi KKB.

"Kami telah melakukan penangkapan dan pertama kali yaitu salah satu pejabat daerah berinisial MM, merupakan Kepala Distrik dari Kenyam," kata Kepala Operasi Damai Cartenz 2023, Kombes Pol Faizal Ramadhani kepada Tribun-Papua.com.

Menurut Kombes Pol Faizal, penangkapan MM merupakan pengembangan dari kasus Yomce Lokbere.

"Dugaan dari kami maupun juga pernah disampaikan oleh Kapolda Papua bahwa kegiatan ini dicurigai didukung oleh beberapa unsur-unsur yang memang berasal dari pemerintah daerah," ujarnya.