TRIBUNNEWS.COM, SERANG - Pj Gubernur Banten Al Muktabar memastikan wilayahnya tidak berdampak El Nino yang diprediksi akan terjadi pada Agustus-September 2023.

"Ada isu El Nino dan lainnya, tapi alhamdulillah di Banten ditolong oleh alam, El Nino justru mengatur ada hujan dan kering, lalu air jadi rata," kata dia, Rabu (19/7/2023).

Baca juga: BMKG Prediksi Puncak El Nino Terjadi Agustus-September

Al Muktabar berkeyakinan, Provinsi Banten mampu menyumbang hasil pertanian, terutama beras untuk ketahanan pangan nasional.

"Secara umum kita ready, kita siap. petani kita siap, tinggal nanti memenuhi kebutuhan petani, seperti traktor, pupuk dan bibit untum meningkatkan produksi," ujarnya.

Namun demikian, Al Muktabar tak menjelaskan berapa hasil produksi pertanian di Banten, terutama padi dalam satu tahun.

"Hasil kita 5-6 ton padi per hektar sawah, tinggal dihitung saja dengan luas pertanian kita," ungkapnya.

Berdasarkan penelusuran TribunBanten.com, dalam Perda nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten tahun 2023-2043.

Provinsi Banten memiliki kawasan pertanian dengan luas mencapai 380.398 hektar dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dengan luas mencapai 123.216 hektar.

Area pertanian tersebut tersebar di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang.

"Kita seoptimal mungkin, berapa kementerian mau (Beras) kita akan siapkan. Karena kita ada Pandeglang, Serang, Lebak, Tangerang, Kota Serang dan Cilegon yang masih luas lahannya, kita optimalkan semua," kata Al Muktabar.

Saat disindir soal ancaman alih fungsi laha yang dapat mempengaruhi hasik produksi pertanian di Provinsi Banten, Al Muktabar memastikan alih fungsi lahan tidak akan terjadi.

"Kita kan sudah menetapkan di RTRW sawah yang dilindungi, kita akan konsisten menjaga itu," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta Provinsi Banten dapat berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, terutama beras.

Menurut Syahrul, pihaknya menyiagakan 6 Provinsi dan tiga Provinsi pendamping di Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.