Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Peduli Masyarakat Sorong (APMS) menggelar penyampaian pendapat di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Mereka meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mengevaluasi Penjabat (Pj) Bupati Sorong.
Baca juga: Sekjen Kemendagri Sebut Banyak Kepala Daerah yang Belum Paham Kelembagaan Baznas
Pasalnya menurut APMS, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso pada awal menjabat berjanji memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak di Sorong.
Namun sampai saat ini janji itu tak kunjung direalisasikan, khususnya jalan di Distrik Sengkeduk sepanjang kurang lebih 15 kilometer.
Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Sorong, Ari Syahputra menyebut jalan rusak berpengaruh pada ekonomi seperti kestabilan harga barang dan komoditas.
"Sebab bicara jalan bagi kami sama halnya dengan bicara ekonomi. Harga (apapun) juga akan menjadi tidak stabil jika akses jalannya rusak," kata Ari.
Padahal kata Ari, janji untuk memperbaiki jalan rusak sudah diucapkan sejak satu tahun lalu.
Lebih lanjut ia menerangkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sorong berada di level 26,78 persen pada 2022.
Baca juga: Mantan Kepala Bulog Sorong Selewengkan Beras hingga Rugikan Negara Rp 1,9 M, Kini Mendekam di Lapas
Sementara angka prevalensi balita stunting sekitar 23,8 persen.
Namun Pemkab Sorong tak memiliki prioritas terhadap kebutuhan rakyat yang mendesak.
Misalnya terkait penyediaan armada pemadam kebakaran (Damkar) untuk menghadapi musibah kebakaran yang cukup sering menimpa wilayah kabupaten Sorong.
Hingga kini, Kabupaten Sorong tidak kunjung memiliki unit armada damkar satupun.
Berkenaan dengan ini, APMS berharap Mendagri dapat mengevaluasi kinerja Pj Bupati Sorong.
"Kami kira harus menjadi perhatian serius dari Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar segera mengevaluasi dan mengganti Pj Bupati Kabupaten Sorong," ungkap Ari.