TRIBUNNEWS.COM, KUDUS - Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah komando Menteri Basuki Hadimuljono dalam penanggulangan banjir di kawasan Kudus, Demak, Jepara, dan Pati.
"Saya mengapresiasi gerak cepat Kementerian PUPR, sebab normalisasi (sungai) ini sangat penting agar masa depan produktivitas lahan pertanian di Kudus, Demak, Jepara dan Pati menjadi terjaga," ujar Nusron Wahid , Senin (28/8/2023).
Nusron menjelaskan, banyak lahan di wilayah Kudus, Demak, Jepara, dan Pati saat ini menjadi lahan mati alias tidak dapat difungsikan.
"Banyak lahan mati, kalau penghujan banjir dan kalau kemarau kesulitan air, karena tidak ada penampungan air," jelas Nusron.
Nusron berharap program infrastruktur penanggulangan banjir maupun kekeringan yang kerap terjadi di Kudus, Demak, Jepara, dan Pati bisa berkesinambungan, terutama setelah peralihan kepemimpinan nasional 2024.
"Kami berharap program ini dapat dituntaskan selama pemerintahan Presiden Jokowi dan dilanjutkan sama Presiden yang akan datang. Meski belum menuntaskan semua persoalan, setidaknya sudah banyak membantu dan mengatasi banjir yang ada di kawasan pertanian dan pemukiman di Kudus, Demak, Jepara, dan Pati," jelas Nusron.
Sementara itu, Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air PUPR, Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si. menjelaskan Kementerian PUPR pada 2023 ini membangun proyek infrastruktur berupa normalisasi sungai dan pembuatan tanggul di Kawasan Sungai Mayong Lama sepanjang 1,5 Km.
Selain itu, juga dibangun Penanganan Banjir Kencing dan Drain di Kawasan Tanggul Angin sepanjang 2,5 KM, dan Penanganan Banjir Sungai di Muara Juana sepanjang 0,5 KM.
"Program infrastruktur normalisasi sungai dan tanggul ini untuk mengatasi banjir di kawasan Kudus, Jepara, Demak, dan Pati yang menjadi langganan banjir besar," jelas Bob Arthur.
Untuk tahun 2024, lanjut Bob Arthur, Kementerian PUPR juga sudah memprogramkan penanganan banjir Sungai Wulan berupa normalisasi atau pembuatan tanggul sepanjang 33 KM dan Sungai Juana sepanjang 25 KM. Pilihannya normalisasi atau tanggulisasi, tergantung dengan keadaan situasi topografi tanahnya.
Baca juga: Nusron Wahid Soal Desakan Cabut Pencapresan Airlangga: Kalau Sudah Gagal Total Baru Evaluasi
"Kami bekerja mengatasi banjir sesuai dengan sistem sungai yang ada. Sbb penanganan banjir tidak bisa sporadis dan sepotong potong. Harus lengkap dan komprehensif," tuntas Bob Arthur.