Laporan Wartawan Tribunnews, Seno Kumbolo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mendorong seluruh desa di Kepulauan Nias, Sumatera Utara dapat segera teraliri listrik. 

Tercatat, saat ini sudah ada sekitar 97 persen desa di Indonesia yang teraliri listrik, tetapi 3% sisanya belum dapat menikmati listrik. 

Menurut Martin, di tengah zaman yang sedemikian canggih, di saat sudah ada mobil listrik, kereta cepat, tetapi masih ada ribuan desa yang belum teraliri listrik. 

Baca juga: Masih Ada 4.000 Lebih Desa yang Belum Teraliri Listrik PLN, Ini Penyebabnya

"Padahal listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat, karena listrik juga terkait dengan pendidikan, usaha dan sebagainya," ungkap Martin di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Saat melakukan audiensi dengan Anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) dan Anggota DPRD dari Kepulauan Nias, terkait percepatan elektrifikasi oleh PLN di Kepulauan Nias, Martin menyebut negara bertanggungjawab atas aliran listrik ke seluruh masyarakat, palagi Indonesia saat ini sudah berusia 78 tahun. 

"Khusus di Sumatra Utara, program listrik desa tahun 2023 akan dibangun PLN di 98 titik desa dan kampung yang belum teraliri listrik PLN. Dari jumlah itu, 52 titik ada di Kepulauan Nias. Di luar itu ada 34 desa lagi di Kecamatan Pulau-Pulau Batu di Nias Selatan yang masuk dalam program listrik desa tahun 2024," terang Martin.

Sayangnya, kata Martin, program listrik desa yang dananya bersumber dari  Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PLN Tahun 2023, yang anggarannya sudah disetujui oleh Komisi VI DPR untuk melistriki ribuan desa, termasuk di Kepulauan Nias, terkendala dengan tidak cairnya anggaran dari APBN. 

"Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana kondisi di lapangan di Nias sana yang menjadi tidak pasti. Anggaran sudah disetujui Komisi VI, tapi tidak bisa dicairkan karena terkait Undang-Undang APBN, hasil pendalaman Komisi XI," papar Martin.

Baca juga: Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik, Percepatan Elektrifikasi Manfaatkan Sumber Energi Terbarukan

Oleh karenanya, Martin memohon agar Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) dari Fraksi NasDem Rachmat Gobel yang juga anggota Komisi XI DPR untuk membantu agar PMN untuk PLN segera dapat dicairkan. 

Sehingga, program listrik desa dapat terus dibangun dan dapat menerangi ribuan desa di seluruh pelosok Indonesia, termasuk desa-desa di Kepulauan Nias.