TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah kepala daerah dan kepala perangkat daerah pada puncak Hari Nusantara (Harnus) di Tidore, Maluku Utara, pada Rabu (13/12/2023) kemarin. 

Tanda kehormatan ini diberikan kepada kepala daerah yang telah melakukan inovasi dalam pengelolaan wilayah lautnya. Penyematan gelar diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Ketua Pelaksana Pusat Hari Nusantara (Harnus) 2023. 

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) mendorong pemerintah daerah lain untuk serius membenahi dan menggali potensi lautnya.

Plh. Dirjen Bina Adwil Kemendagri Amran mengatakan kepala daerah dan jajaran aparatur di daerah tak boleh hanya fokus pada masalah administrasi, tetapi juga harus berani melakukan terobosan dalam menjaga, memberdayakan, dan memoles potensi di wilayah pesisir dan laut. 

Mengingat potensi bahari Indonesia sangat besar, mulai dari pariwisata hingga perikanan. 

“Wilayah pesisir, laut, dan nelayan ini kerap tak diperhatikan keberadaannya. Padahal, ekosistem laut Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat sekitar," kata Amran dalam keterangannya, Kamis (14/12/2023).

Dia menerangkan pantai, keindahan bawah laut, serta keanekaragaman flora dan fauna laut merupakan modal besar untuk menggerakan perekonomian. 

“Dalam pengelolaan juga harus memikirkan untuk jangka panjang. Bisa dengan tetap mempertahankan cara-cara tradisional yang menjunjung kearifan lokal. Bisa pula menggunakan teknologi, tapi yang tidak merusak lingkungan sehingga sumber daya yang ada bisa dinikmati generasi berikutnya dan berkelanjutan,” paparnya. 

Amran mengungkap diantara kepala daerah dan kepala dinas yang mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya, ada yang berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. 

Ada pula kepala daerah yang membuat aplikasi untuk memperbaiki hutan mangrove dan mempermudah akses nelayan dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM). 

Kemendagri mengapresiasi para kepala daerah dan kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir. 

“Tujuh kepala dearah dan satu kepala dinas yang disematkan satyalancana kemarin bisa melihat masalah yang ada, lalu menemukan solusi yang tepat. Akan tetapi, keberhasilan yang telah dicapai ini tidak boleh membuat berpuas diri dan berhenti sampai di sini. Harus dilanjutkan dan diperbaiki jika ada kekurangan,” tegasnya. 

Amran pun meminta pemda lain yang memiliki wilayah pesisir dan laut untuk mencontoh keberhasilan tersebut.

Baca juga: TNI AL Bakal Kuatkakan Pertahanan Pesisir, dengan Drone Hingga Rudal

"Nantinya bisa diaplikasikan langsung atau dimodifikasi sesuai dengan masalah, potensi, dan kebutuhan di wilayahnya. Akan lebih baik apabila mampu berinovasi dan mengembangkan sesuatu yang baru,” pungkasnya.