Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebut rencana relokasi warga terdampak bencana di Sumatera Barat sedang dalam tahap assessment atau penilaian. 

Opsi relokasi diberikan pada tahap transisi rehabilitas rekonstruksi pasca masa tanggap darurat bencana. 

"Ini sedang di-assessment, kita sedang memberikan opsi di tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi, apakah ada relokasi," kata Suharyanto dalam tayangan langsung di kanal Youtube Kompas TV, Senin (13/5/2024).

Jika opsi relokasi diambil, maka pemerintah daerah akan menyiapkan lahannya. Sedangkan pemerintah pusat akan membangun fasilitas sarana dan prasarananya.

Penyiapan fasilitas tersebut bisa saja dikerjakan oleh Kementerian PUPR, atau menunjuk pihak ketiga.  

"Kalau ada, pemerintah daerah menyiapkan lahan. Nanti pemerintah pusat yang bangun. Apakah PUPR atau pihak ketiga," katanya. 

Baca juga: BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar Masih Berpotensi Terjadi Sepekan ke Depan di Sumbar  

Sementara, jika tidak ada relokasi, maka rumah masyarakat yang rusak akibat terdampak bencana akan diberikan dana pengganti perbaikan. Yakni rusak berat Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak ringan Rp15 juta. 

"Atau tidak relokasi tapi rumah masyarakat rusak. Ini juga sama seperti di daerah lain, ada opsi perbaikan untuk yang berat mendapat pengganti 60juta, sedang 30, ringan 15 juta," jelas dia.

Perihal agar bencana serupa tidak terulang lagi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati kata Suharyanto mengingatkan agar normalisasi sungai bekas aliran lahar harus menjadi prioritas. 

"Agar ini bencana tidak terulang lagi dikemudian hari, di jangka pendek juga, fasilitas umum, fasilitas sosial, sumber bencana, tadi dari bu Dwikorita juga mengingatkan mungkin perlu ada normalisasi sungai, aliran lahar, itu juga menjadi prioritas kita," pungkas Suharyanto.