TRIBUNNEWS.COM, PAPUA -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta segera menentukan Penjabat Bupati Intan Jaya yang sudah lama 'kosong' menyusul pengunduran diri Apolos Bagau dari Pj Bupati Intan Jaya sejak 15 Juli 2024 karena yang bersangkutan maju pada Pilkada serentak November mendatang.

Mendagri juga diingatkan agar penentuan Pj Bupati Intan Jaya yang baru harus memberi prioritas pada anak asli Intan Jaya yang dinilai cakap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang.

"Merespon aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan di Kabupaten Intan Jaya kami mengingatkan kembali Mendagri agar segera menentukan Pj Bupati Intan Jaya yang baru. Nama yang diusulkan sudah ada di meja Pak Menteri dan tentu aspirasi dari masyarakat harus jatuh ke anak asli Intan Jaya," ungkap Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Detinus Sani kepada wartawan, Jumat (9/8/2024).

Detinus menegaskan kekosongan Pj Bupati Intan Jaya yang terlalu lama menimbulkan spekulasi di masyarakat ada upaya pihak lain yang sengaja mengulur-ulur waktu.

Baca juga: Dilantik Bahlil, Rini Modouw Jadi Perempuan Pertama Papua Menjabat Direktur di Kementerian Investasi

Jika demikian halnya maka hal tersebut bisa menimbulkan gejolak yang baru di Intan Jaya.

"Kami mendapatkan informasi bahwa sedang ada upaya mengulur waktu padahal sudah lama diusulkan nama tunggal ke Pak Mendagri baik oleh DPRD maupun Pj Gubernur Papua Tengah. Kami ingatkan jangan ada pihak yang bermain-main lagi karena masyarakat menginginkan PJ Bupati segera ditentukan dan dilantik," tegas Detinus.

Ingatkan  Jangan Bermanuver Politik di Intan Jaya

Detinus menambahkan pula masyarakat Intan Jaya sudah sepakat secara bulat mengusulkan satu nama putra asli Intan Jaya agar menjadi Pj Bupati yang saat ini sudah sampai di Meja Menteri Dalam Negeri.

"Maka kalau sampai sekarang terus diulur-ulur kami jadi bertanya-tanya ini kenapa? Jangan sampai benar informasi kami bahwa sedang ada operasi politik lain oleh Pak Wamendagri Pak Wempi Wetipo yang berlawanan dengan aspirasi dan kehendak masyarakat Intan Jaya. Ini sangat berbahaya," tukas Detinus.

Apa yang diusulkan dan menjadi aspirasi masyarakat Intan Jaya baik DPRD maupun tokoh masyarakat, para kepala suku dari Suku Moni, Dani, Ndauwa, Wolani, Wano, Dalem dan Damal kata dia jangan sampai terabaikan karena kepentingan politik pihak tertentu.

"Di depan mata ada Pilkada serentak. Harusnya jangan buang waktu terlalu lama, apalagi ini daerah konflik, ditambah lagi banyak persoalan di masyarakat yang butuh kehadiran pemimpin. Kalau sampai ada pihak yang punya manuver lain itu kami ingatkan agar stop. Jangan membuat kericuhan baru di Intan Jaya," tegas Detinus.

Dia tambahkan pula, Mendagri tidak perlu mengulur waktu terlalu lama menentukan Pj Bupati Intan Jaya.

"Jadi jangan ada lagi manuver lain, atau gerakan tambahan. Karena sesungguhnya nama sudah ada di meja Pak Mendagri tinggal teken. Tapi ada operasi pihak tertentu yang sengaja mengulur waktu. Kami tunggu keputusan bijak Pak Mendagri untuk waktu yang tidak terlalu lama," pungkas Detinus.