TRIBUNNEWS.COM - Tokoh masyarakat Mimika asli suku Kamoro, Marianus Maknaipeku menyatakan menolak dengan tegas wacana pemekaran Provinsi Papua Nemangkawi yang belakangan ini mencuat.

Marianus menegaskan wacana tersebut justru akan menambah beban dan masalah bagi masyarakat lokal, terutama bagi suku-suku asli seperti Kamoro dan Amungme.

Ia meminta kepada Valentinus Sudarjanto Sumitro yang saat ini menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menolak wacana pemekaran tersebut.

Sebagai perwakilan masyarakat adat, Marianus mengungkapkan kekecewaannya jika Valentinus malah mendukung usulan ini.

"Bapak Valentinus harus mendengar suara kami, masyarakat asli Papua. Pemekaran yang diusulkan hanya akan menguntungkan segelintir pihak dan tidak memberikan manfaat bagi suku-suku asli, terutama Kamoro dan Amungme," tegas Marianus dalam pernyataannya.

Marianus menyatakan, jika memang ada wacana pemekaran, lebih baik wilayah Papua Bomberai Raya yang diusulkan, bukan Papua Nemangkawi.

Ia menilai pemekaran Papua Nemangkawi hanya akan melayani kepentingan beberapa kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup suku-suku asli.

"Wacana pemekaran wilayah ini telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Mimika Papua Tengah, terutama di wilayah yang terlibat langsung. Banyak yang merasa bahwa pemekaran wilayah ini lebih bersifat politis dan tidak berdasar pada kebutuhan riil masyarakat adat," ujar Marianus dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Baca juga: Cerita Ibnu Aswan Sihotang Anak Penarik Becak di Sumut Terpilih Jadi Paskibraka Nasional 2024

Penolakan Marianus Maknaipeku mencerminkan kekhawatiran mendalam dari masyarakat adat Mimika terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak negatif pada kehidupan mereka. Warga berharap pemerintah pusat bisa lebih peka dan mendengarkan aspirasi masyarakat adat sebelum mengambil keputusan yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Wacana pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi di antaranya datang dari Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, sejak tahun lalu. Deklarasi pembentukan provinsi baru itu pun telah dilakukan berasama anggota DPRD Mimika tokoh masyarakat suku Amungme dan Kamoro.

Bahkan, Bupati Mimiki telah melakukan audensi dengan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito di Hotel Yello Jakarta Pusat, pada 2 November 2023.

Pemda Mimika mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi dengan ibu kota di Timika, terdiri dari Kota Timika, Kabupaten Mimika Timur, Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika.