Tak Pernah Libatkan Ormas

BGN juga menyatakan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

Hal ini merespons kabar adanya ormas yang mengaku mendapat mandat resmi untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, klaim ormas tersebut tidak berdasar karena pihaknya tidak pernah sekalipun memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas terkait program makan bergizi gratis.

"Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/202). 

Dia mengaku prihatin dengan adanya oknum ormas yang secara terang-terangan mengklaim legal karena mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), lalu mengaitkan nama BGN untuk memperkuat klaim tersebut.

"Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan," ucapnya.

Oleh karenanya, BGN akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memberikan efek jera dan supaya tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," tegasnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

BGN juga memastikan akan tetap menjalankan program makan bergizi gratis sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga."Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi," tuturnya.