TRIBUNNEWS.COM - Kota Surakarta terus menunjukkan perkembangan positif dalam tata kelola pemerintahan daerah. Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi kota ini dengan berbagai capaian di bidang ekonomi, pelayanan dasar, serta penghargaan di tingkat nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan inovatif.

Pemerintah Kota Surakarta mencatatkan peningkatan dalam berbagai indikator ekonomi utama. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 83,54 pada 2023 menjadi 84,41 pada 2024, menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 8,44 persen menjadi 8,31 persen, dengan angka pengangguran sebesar 4,61 persen.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari 5,57 persen menjadi 5,61 persen. Pendapatan per kapita juga meningkat signifikan dari Rp114,91 juta menjadi Rp122,53 juta. Ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui Gini Rasio, mengalami perbaikan dari 0,383 menjadi 0,38. Dengan pencapaian ini, Kota Surakarta menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang diterapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan Kota Surakarta juga terlihat dari pengelolaan keuangan daerah yang berhasil mendapat capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 atas LPPD Tahun 2022 juga menunjukkan angka tinggi dengan capaian 3,571.

Dari sisi realisasi anggaran, penerimaan daerah mencapai Rp2,19 triliun, sementara pengeluaran mencapai Rp2,2 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp792,39 miliar, sedangkan pendapatan transfer sebesar Rp1,39 triliun. Pada sisi belanja, Belanja Operasi mencapai Rp1,87 triliun, Belanja Modal sebesar Rp326,62 miliar, dan Belanja Tak Terduga Rp451 juta. Transparansi dalam pengelolaan anggaran ini menjadi salah satu faktor yang mendukung stabilitas keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pelayanan Publik yang Maksimal

Kualitas pelayanan dasar di Kota Surakarta telah mencapai tingkat optimal dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang hampir sempurna. Di sektor pendidikan, semua indikator, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan, telah mencapai 100 persen. Layanan kesehatan juga menunjukkan pencapaian luar biasa dengan angka 99,99 persen, mencakup pelayanan untuk ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, penderita hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, tuberkulosis, dan HIV/AIDS.

Layanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk penyediaan kebutuhan pokok air minum serta pengolahan air limbah domestik, telah mencapai 100 persen. Begitu pula dengan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang mencakup penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana serta masyarakat terdampak relokasi program pemerintah. Layanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, termasuk informasi rawan bencana, kesiapsiagaan, evakuasi korban bencana dan kebakaran, juga tercapai sepenuhnya.

Tak hanya itu, pemerintah Kota Surakarta terus menghadirkan inovasi berbasis teknologi dan sistem pelayanan baru guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Beberapa inovasi unggulan di antaranya:

Beberapa inovasi unggulan yang diterapkan antara lain SIAGA Rescue dari Dinas Sosial yang menyediakan ambulans gratis bagi masyarakat tidak mampu, BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta) dari Dinas Pendidikan yang memberikan bantuan sosial bagi siswa SD-SMP dari keluarga kurang mampu, serta SIPUKIS (Sistem Informasi Pengajuan Kartu KIS) dari Dinas Kesehatan yang mempermudah masyarakat dalam mengecek progres pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu, MITING SRI (Mijet Stunting Kecamatan Banjarsari) memberikan layanan pemijatan bagi bayi berisiko stunting, sementara E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Paperless dari Badan Pendapatan Daerah memfasilitasi pembayaran pajak tanpa kertas guna menghemat biaya dan waktu. Terakhir, Sapu Kuwat (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengintegrasikan layanan pencatatan kelahiran dengan dokumen kependudukan lainnya, mempermudah akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Puncaknya, keberhasilan Kota Surakarta dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik mendapatkan pengakuan melalui berbagai penghargaan tingkat nasional. Kota ini meraih Peringkat I Indeks SPI 2023 kategori Pemerintah Daerah Jawa Tengah dari KPK serta masuk peringkat 10 Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 dari Setara Institute. Wali Kota Surakarta juga memperoleh penghargaan atas kontribusinya dalam pengembangan Kota Lengkap dan Layanan Elektronik dari Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, Kota Surakarta meraih penghargaan Extraordinary Commendable Stunting Control dari CNN Indonesia Awards 2024, Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 dari Kementerian Perhubungan, serta penghargaan Primaniyarta 2024 sebagai Kepala Daerah Pendukung Ekspor dari Kementerian Perdagangan. Kota ini juga dinobatkan sebagai Kota Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri serta menjadi Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi oleh KPK.

Secara keseluruhan, Kota Surakarta menunjukkan kinerja pemerintahan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan yang transparan, serta inovasi yang berdampak nyata bagi pelayanan publik. Dengan berbagai penghargaan nasional yang diraih, kota ini terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan inklusif.