Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, ACEH -Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, memberikan pernyataan mengejutkan terkait Bendera Bulan Bintang atau yang dikenal sebagai Bendera Aceh.
Saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Mualem mengatakan bahwa pengesahan bendera tersebut sedang dalam proses dan akan segera mendapat kejelasan hukum.
“Dalam proses, Insya Allah secepat mungkin,” ujar Mualem singkat saat ditanya wartawan di Istana Presiden, Selasa (17/6/2025).
Pernyataan itu muncul usai Mualem menghadiri rapat bersama pemerintah pusat terkait polemik wilayah administratif empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara yang kini telah diputuskan masuk ke wilayah Aceh oleh Presiden Prabowo Subianto.
Terkait pengibaran Bendera Bulan Bintang dalam aksi damai warga di halaman Kantor Gubernur Aceh kemarin, Mualem mengaku belum mengetahui secara pasti.
"Saya cek dulu ke sana, karena saya sudah berapa hari ke sini," ucapnya.
Sebelumnya, massa aksi yang menolak klaim Sumut atas empat pulau mengibarkan bendera Bulan Bintang, yang selama ini masih menjadi kontroversi meski sudah diatur dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2013.
Bendera itu merupakan bagian dari butir Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.
Baca juga: Aksi di Aceh Tolak 4 Pulau Dikuasai Sumut, Bendera Bintang Bulan Berkibar
Respons Istana dan Tokoh Aceh
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meminta agar persoalan empat pulau tidak digiring ke isu lain seperti bendera.
"Jangan karena ada masalah kemudian isunya digeser kemana-mana. Nanti terjadi saling gesekan," kata Pras menanggapi aksi massa di Aceh.
Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik penyelesaian konflik empat pulau.
Ia juga menegaskan bahwa rakyat Aceh kini masih menunggu satu hal penting lainnya, yaitu pengesahan resmi Bendera Aceh.
"Ya, bagi orang-orang Aceh itu diharapkan bahwa bendera itu disahkan. Kami menunggu saja," ucap Malik usai bertemu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa malam.
Malik menyebut lambang bulan bintang sebagai simbol damai dan identitas Aceh dalam bingkai NKRI, sesuai semangat MoU Helsinki.