Baca tanpa iklan
"Karena, saat tahun 2024 yang tidak ada larangan study tour, PAD kita bisa mencapai target. Tapi karena pada tahun ini ada larangan study tour, ya mungkin target PAD cukup sulit terealisasi. Bagaimana bisa tercapai PAD itu kalau ada larangan study tour di tiga provinsi tadi," tutup dia.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DI Yogyakarta, Deddy Pranowo Eryono menuturkan, study tour sebenarnya memiliki nilai edukatif yang tinggi.
Ia menyebut, kebijakan pelarangan study tour merupakan kebijakan yang konyol.
"Kalau kami dari PHRI DIY menilai kebijakan ini konyol. Harusnya bukan pelarangan, tetapi perbaikan mekanisme,"
"Bukan aktivitasnya yang bermasalah, tapi teknis pungutan yang bisa dibenahi," ujarnya dikutip dari TribunJogja.com.
Ia menyebut, banyak mekanisme yang bisa dilakukan supaya tidak memberatkan orang tua siswa.
"Beberapa sekolah sudah punya sistem tabungan siswa. Tidak semua serta-merta memungut biaya tinggi," tambahnya.
Terkait pelarangan study tour ini, ratusan pelaku pariwisata yang masuk dalam Perkumpulan Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) menggelar aksi damai di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025).
Mereka mendesak Dedi Mulyadi untuk mencabut SE soal larangan study tour.
P3JB yang berisikan pelaku sektor wisata seperti pemandu wisata, pengemudi bus pariwisata hingga pengrajin dan UMKM ini menilai kebijakan larangan study tour memicu menurunnya kunjungan wisata.
Baca juga: Rekomendasi Hotel Bintang Lima Dekat Tempat Wisata di Bandung yang Wajib Dikunjungi
Bahkan, larangan study tour ini juga bisa membuat terhentinya perputaran ekonomi di banyak daerah wisata, khususnya di Jabar.
Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menuturkan, larangan study tour ini berdampak negatif.
"Menurut saya memang harus dicabut karena ini berkaitan langsung dengan sektor pajak hotel, restoran, dan jasa wisata,"
"Kalau dilarang, semua terdampak. Apalagi tiap kota punya potensi wisata yang berbeda-beda," ujar Acuviarta, kepada Tribunjabar.id, Senin (21/7/2025).
Ia juga menyebut bahwa larangan semacam ini bisa menambah tekanan dan iklim usaha jadi tidak kondusif.