Sementara itu, Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Pemkab dalam mempertahankan aset tersebut. Ia menegaskan, lahan demplot pertanian bukan sekadar persoalan tanah, melainkan juga menyangkut pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

"Hal ini menyangkut kepentingan publik. Jangan sampai aset yang sudah dikelola untuk masyarakat hilang begitu saja, karena putusan yang tidak mempertimbangkan fakta hukum," tegasnya. (*)

Baca juga: Menteri Dikdasmen RI Dukung Inisiatif Pemprov Kalteng Wujudkan Sekolah Khusus Percontohan