TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengaudit total bangunan pesantren di seluruh Indonesia.

Langkah ini dilakukan imbas bangunan roboh di Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur. 

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Basnang Said mengatakan pihaknya siap rapat koordinasi membahas mekanisme perizinan pendirian pesantren, khususnya dalam aspek sarana dan prasarana (Sarpras). 

"Iya betul akan ada rapat berkait izin pesantren utamanya seperti apa dokumen Sarpras bisa menjadi salah satu syarat pendirian pesantren," ujar Basnang saat dikonfirmasi, Selasa (7/10/2025).

Selama ini izin operasional pesantren lebih banyak menekankan aspek kegiatan keagamaan dan kurikulum. 

Kemenag, kata Basnang, akan memperluas penilaian agar mencakup kelayakan bangunan dan keselamatan santri. 

Selain itu, Kemenag akan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PUPR dan pemerintah daerah, agar proses audit dan pembinaan terhadap lembaga pesantren bisa berjalan menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Data, dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyhar mengatakan pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan Presiden yang ditujukan untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat.

"Semua yang menjadi kebijakan Presiden akan diikuti untuk kebaikan bersama," ujar Thobib. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit total terhadap seluruh bangunan pesantren di Indonesia. 

Perintah ini disampaikan menyusul tragedi runtuhnya mushala di Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan sedikitnya 60 orang dan masih menyisakan proses pencarian korban lainnya.

Langkah Kemenag ini diharapkan dapat memperkuat jaminan keselamatan santri dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan pesantren di seluruh Indonesia.