TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polemik 30 ton beras bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) kini sudah menemui titik terang.

Bukan dikembalikan, bantuan akan disalurkan kepada korban banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara melalui Muhammadiyah.

Muhammadiyah Disaster Management Center telah diberikan mandat sebagai penyalur resmi kepada masyarakat terdampak bencana.

Dalam keterangan resminya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir  memastikan bantuan beras itu sampai ke masyarakat tanpa memandang status kebencanaan.

“Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situlah Muhammadiyah bergerak,” tegasnya ditulis di Jakarta, Minggu (21/12).

Muhammadiyah mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mitra kemanusiaan dari UEA dalam menyalurkan bantuan tersebut.

Baca juga: 5 Fakta Bantuan 30 Ton Beras Dikembalikan Wali Kota Medan ke UAE, Mendagri Tito Angkat Bicara

Adapun prinsip gerakan Muhammadiyah dalam merespons bencana adalah sedikit bicara, banyak bekerja.

“Bantuan ini akan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan bagi kemanusiaan dan kebangsaan,” tutur Haedar.

Di tempat terpisah, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjelaskan polemik bantuan dari negara sahabat ini.

Ia memastikan bantuan kemanusiaan ini tidak dikembalikan ke negara asalnya, melainkan akan diteruskan kepada masyarakat melalui Muhammadiyah.

Bantuan tersebut bukan bersifat government to government (G2G), melainkan berasal dari organisasi nonpemerintah atau non-government organization (NGO) di UEA.

“Ini bukan bantuan G2G. Jadi bukan dari negara Uni Emirat Arab, melainkan dari NGO,” kata Bobby saat diwawancarai pada Jumat (19/12).

Karena bersumber dari NGO, Pemerintah Kota Medan menyerahkan dan mempercayakan kepada Muhammadiyah sebagai organisasi kemanusiaan yang memiliki jejaring dan pengalaman dalam penanganan bencana.

“Sebenarnya bukan dipulangkan, tetapi karena ini bantuan dari NGO, maka diserahkan kepada NGO yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan menyalurkan kepada para korban,” ujarnya.

Luruskan Kesalahpahaman

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan klarifikasi resmi bahwa bantuan 30 ton beras yang sempat dikembalikan oleh Pemerintah kota Medan itu bukan berasal dari pemerintah UEA.