Baca tanpa iklan
"Raja Ampat itu wajah Papua di mata dunia. Presiden mengingatkan agar kekayaan alam ini dijaga dan tidak dikorbankan demi kepentingan jangka pendek," kata Yanni.
Yanni menjelaskan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua memiliki mandat untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pusat dan daerah, melakukan pengawasan pelaksanaan program, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan secara berkala.
"Tadi Mendagri menjelaskan di hadapan presiden bahwa komite melaporkan tiga bulan sekali kepada presiden terkait capaian sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan kendala yang dihadapi," tegasnya.
Pembangunan SDM
Sebagai anggota komite yang membidangi Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Manusia dan Pendidikan, Yanni menaruh perhatian khusus pada arahan Presiden terkait penguatan kualitas sumber daya manusia Papua.
"Bagi kami, arahan Presiden sangat jelas bahwa pembangunan Papua harus bertumpu pada dimensi manusia sebagai prioritas utama," ujar Yanni.
Menurut dia, peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses sekolah hingga ke wilayah terpencil, serta penguatan peran sekolah rakyat merupakan instrumen penting untuk mencerdaskan anak bangsa di Papua.
Yanni menegaskan bahwa kualitas guru, sarana belajar, dan kesinambungan kebijakan pendidikan harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik.
"Kalau jalan sudah terbuka, pangan tersedia, tetapi manusianya tidak kita siapkan, maka hasil pembangunan tidak akan maksimal," katanya.
Selanjutnya Yanni berharap, setelah arahan langsung Presiden Prabowo tersebut, koordinasi antara Komite Eksekutif Otsus Papua dan para kepala daerah dapat berjalan lebih efektif dan terbuka. Menurut dia, kejelasan peran dan prioritas akan mempercepat pengambilan keputusan serta pelaksanaan program di lapangan.
Ia menegaskan, Komite Eksekutif Otsus Papua siap mengawal penuh arahan Presiden agar percepatan pembangunan berjalan terukur dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
"Arahan Presiden sudah sangat jelas. Tugas kami sekarang adalah memastikan seluruh kebijakan itu diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan," kata Yanni. (*)