Ringkasan Berita:

• Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan akan memperjuangkan permintaan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah untuk meniadakan sistem barcode pembelian BBM subsidi selama Ramadan hingga Idul Fitri 2026. 
• Usulan ini muncul karena kebijakan barcode dinilai menghambat distribusi BBM, menimbulkan antrean panjang, dan memperlambat pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Aceh. 

TRIBUNNEWS.COM, ACEH - Aceh meminta penghapusan sistem barcode pembelian BBM subsidi selama Ramadan hingga Idul Fitri 2026. 

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina untuk memperjuangkan usulan tersebut.

Hal itu disampaikannya merespons permintaan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, meminta sistem barcode pembelian BBM subsidi di Aceh ditiadakan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2026, berkenaan dengan proses pemulihan di sejumlah wilayah yang masih berlangsung di Aceh. 

Permintaan tersebut disampaikan saat kunjungan Pimpinan MPR RI dalam rangka Penyerahan Bantuan untuk Korban Bencana di 8 Kabupaten di Aceh, pada Selasa (10/2/2026).

“Dalam catatan dari Wakil Gubernur (Aceh), wakil gubernur menitipkan pesan kepada saya, pertama supaya jatah BBM di Provinsi Aceh ini di-loss, begitu pak? Jadi saya sudah berbisik kepada Pak Kepala Satgas, Pak Tito Mendagri, ini akan kita sama-sama perjuangkan supaya jatah kuota BBM di Aceh tidak lagi terbatas,” kata Muzani, di Kantor Gubernur Provinsi Aceh.

Menurut Muzani, ha tersebut penting agar proses pemulihan pasca bencana banjir dan longsor bisa dilakukan secara cepat.

“Ini penting karena supaya alat-alat berat yang beroperasi 24 jam ini tidak terhambat oleh jumlah BBM yang terbatas akibat barcode,” ujarnya. 

“Nanti kami akan berbisik sama Pak Kepala Satgas untuk bisa bicara dengan Pertamina dan Menteri ESDM agar, jatah BBM di Aceh di-loss,” imbuhnya. 

Sebelumnya pada pertemuan tersebut, Fadhlullah mengaku sudah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina terkait hal tersebut. 

"Yang terakhir selama masa transisi pemulihan, kebijakan yang kami harapkan karena ini menjelang bulan suci Ramadhan Pak, dan kemarin saya juga telah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina agar peniadaan barcode selama menjelang bulan Ramadhan sampai hari raya Idul Fitri nanti Pak," ujarnya.

Fadhlullah mengungkapkan, sistem pembelian dengan barcode saat ini mengakibatkan antrean hingga mencapai 3-4 km.

"Karena barcode ini Pak, alat-alat berat kami masih bekerja ketika membeli di SPBU susah Pak. Begitu juga antrean Pak sampai 3-4 kilo di jalan. Seperti Bapak lihat di slide foto ini, ini antrean dikarenakan barcode Pak, solar dan pertalite. Ini antriannya Pak," ucapnya.

Dia berharap Aceh akan diberikan kekhususan sementara untuk peniadaan sistem pembelian BBM subsidi dengan skema barcode tersebut. Dia mengatakan Aceh masih dalam proses transisi pemulihan pasca bencana.

"Jadi harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami Pak masih dalam tanggap darurat yaitu Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, kemudian Aceh Tengah-Bener Meriah ini masih tanggap darurat Pak. Jadi harapan kami pertama adalah barcode," ujarnya.

Fadhlullah berharap, dengan penghentian sementara barcode BBM itu bisa mempercepat proses pemulihan. 

“Harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami, pak, masih dalam tanggap darurat, yaitu Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, kemudian Aceh Tengah, Bener Meriah ini masih tanggap darurat,” tandasnya.

Pada kunjungan silaturahmi tersebut, Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono, dan Wakil Ketua MPR RI A. M. Akbar Supratman.

Kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Serta sejumlah anggota MPR RI lainnya, Sonny Tri Danaparamita (Fraksi PDIP) yakni Husni (Fraksi Gerindra), Anton Sukartono Suratto (Fraksi Demokrat), dan Dedi Iskandar Batubara (Kelompok DPD).

Baca juga: Tiga Bulan Pascabanjir Aceh, Luka Masih Basah tapi Perhatian Publik Menghilang

Mualem Akan Cabut Aturan Barcode BBM Subsidi di Aceh

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan akan mencabut aturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan sistem barcode di seluruh SPBU Aceh.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru menyulitkan masyarakat dan tidak memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.

“PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode. Siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat,” ujar Mualem dalam sambutannya seusai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030 di rapat paripurna istimewa DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

Mualem menilai penerapan barcode selama ini menimbulkan keresahan, bahkan memicu ancaman aksi massa.

Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak memiliki makna terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga diputuskan untuk dihapuskan.

Sementara itu, Ketua DPRA Zulfadli alias Abang Samalanga mengingatkan Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) agar menjaga keharmonisan demi pembangunan Aceh yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Mualem dan Dek Fadh merawat stabilitas politik dan keamanan di Aceh.

Tito menegaskan, stabilitas merupakan modal utama bagi pembangunan, lebih penting daripada sumber daya alam maupun manusia. Ia juga mengapresiasi capaian positif Aceh dalam pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia yang berada di atas rata-rata nasional.