TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG – Langkah berani dan legowo dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie yang membatalkan rencana pengadaan meja biliar di rumah dinas jabatannya, menuai apresiasi luas dari berbagai kalangan masyarakat.

Seperti diketahui, sesuai data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel per 7 Maret 2026, alokasi rencana pengadaan meja biliar itu diperuntukan Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie sebesar Rp151 juta, dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam sebesar Rp335,9 juta, yang totalnya Rp 486,9 juta.

Pengamat politik kenamaan Sumsel, Bagindo Togar turut memberikan apresiasi.

Ia menilai sikap sigap dan akomodatif yang ditunjukkan politisi tersebut merupakan cerminan dari tingginya kepekaan sosial (social sense) dan tanggung jawab sosial (social responsibility) seorang pejabat publik terhadap respons dinamis di tengah masyarakat.

Menurut Bagindo Togar, keputusan yang diambil Andie Dinialdie patut dijadikan contoh teladan.

Ia menekankan bahwa dalam realitas politik saat ini, tidak semua pemimpin memiliki kedewasaan mental untuk bersikap terbuka terhadap kritik publik yang tajam, apalagi sampai mengambil keputusan drastis membatalkan fasilitas jabatan yang sejatinya sudah direncanakan secara matang.

Baca juga: Fantastis! Anggaran Meja Biliar, Lampu Gantung Hias, Alat Gym DPRD Sumsel Totalnya Miliaran Rupiah

“Ini menunjukkan bahwa beliau (Andie Dinialdie) memiliki social sense dan social responsibility yang sangat baik. Ketika ada reaksi plus aspirasi publik yang belum bisa menerima kebijakan tersebut, beliau dengan sigap bersedia mengevaluasi dan membatalkannya demi kemaslahatan bersama. Ini langkah kesatria yang patut kita apresiasi tinggi,” ujar Bagindo Togar, Kamis (12/3/2026).

Bagindo menjelaskan, polemik ini muncul ke permukaan karena sebagian masyarakat menilai pengadaan meja biliar di lingkungan rumah dinas sebagai fasilitas mewah yang terkesan hanya untuk kepentingan hiburan pribadi semata.

Padahal, menurutnya, dalam realitas praktik politik, fasilitas seperti biliar tidak selalu identik dengan hiburan belaka.

Ruang Interaksi Informal dan Komunikasi Cair

Secara objektif, Bagindo Togar memaparkan bahwa arena biliar kerap kali menjadi tempat berkumpul, berdiskusi, dan berinteraksi sosial secara informal.

Hal ini mencakup pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas olahraga maupun atlet biliar yang membutuhkan ruang silaturahmi.

Bahkan, dalam berbagai kesempatan strategis, ruang-ruang informal semacam itu sering kali menjadi tempat terjadinya komunikasi politik, lobi-lobi, dan pencairan kebuntuan negosiasi yang jauh lebih cair, efektif, dan produktif dibandingkan forum-forum resmi yang kaku.

“Kalau kita lihat dalam praktik politik internasional maupun nasional, komunikasi informal sering terjadi di berbagai tempat yang santai. Ada yang di lapangan golf, ada yang di ruang santai, termasuk di arena biliar. Di situ kadang menjadi ruang silaturahmi yang efektif dengan masyarakat maupun komunitas olahraga untuk menyerap aspirasi,” jelasnya komprehensif.

Baca juga: Sosok Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dan Anggaran Ratusan Juta untuk Meja Biliar di Rumah Dinas