Ringkasan Berita:

• Dua tahun terakhir, di Selat Malaka, Natuna, hingga Anambas, nelayan lokal harus bersaing ketat dengan kapal-kapal asing yang melakukan penjarahan ikan secara ilegal
• Kapal asing menangkap ikan menggunakan pukat hela atau trawl, yang dilarang karena merusak ekosistem.
• Nelayan lokal semakin terpinggirkan

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA), Nukila Evanty, mengungkap kenyataan pahit yang dihadapi para nelayan dan suku laut di wilayah pesisir serta pulau-pulau terluar Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, saat melakukan advokasi di Selat Malaka, Natuna, hingga Anambas, ia menemukan para nelayan lokal harus bersaing ketat dengan kapal-kapal asing yang melakukan penjarahan ikan secara ilegal.

Nukila menjelaskan bahwa kapal-kapal asing tersebut tidak hanya melanggar izin negara dan UU Perbatasan Laut, tetapi juga menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl, yang dilarang karena merusak ekosistem.

“Tahun 2025 lalu saat di Natuna dan Anambas, saya menerima banyak laporan nelayan soal kapal asing berukuran sekitar 50 GT yang leluasa masuk teritorial kita. Mereka menggunakan pukat hela yang merusak, membuat nelayan lokal semakin terpinggirkan,” ujar Nukila dalam keterangannya di Jakarta.

Sebagai putri daerah kelahiran Bagansiapi-api, Nukila merasa prihatin dengan perubahan kondisi maritim.

Bagansiapi-api yang pada tahun 1930-an dikenal sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia, kini mengalami sedimentasi parah yang membuat ikan menjauh dari pesisir.

Baca juga: Sosok Ahmad Sapuari, Anggota DPRD Natuna yang Toko Emasnya Dibobol Maling, Kekayaan Capai Rp19 M

Kondisi ini diperparah dengan hilangnya potensi ekonomi di Selat Malaka. Nukila menyoroti bagaimana negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura lebih diuntungkan dengan pengembangan pusat transhipment dari 100.000 kapal yang melintas setiap tahunnya, sementara nelayan Indonesia justru kesulitan mendapatkan akses melaut dan bahan bakar.

Sebagai bentuk kepedulian, IMA meluncurkan film dokumenter berjudul The Sea Guardian pada tahun 2025.

Film ini mengangkat isu perlindungan laut serta pentingnya pemberdayaan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian sumber daya maritim nasional.

Tak berhenti di karya sinema, Nukila juga menginisiasi kelompok "The Sea Guardian" yang terdiri dari nelayan-nelayan terpilih untuk menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan laut di wilayah mereka masing-masing.

Nukila menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Bakamla, dan masyarakat pesisir untuk melakukan patroli yang konsisten dan terukur di wilayah rawan seperti Selat Malaka dan Laut Natuna.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya belum lama ini menyebut bahwa Selat Malaka adalah jalur kunci perdagangan dan energi Asia Timur.

Nukila berharap komitmen pemerintah ini diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan.

“Mohon Bapak Presiden, tolong bantu nelayan kita yang makin termajinalkan. Memperkuat Selat Malaka harus dari hulu ke hilir, terutama memberikan akses bagi nelayan lokal tanpa harus bersaing dengan kapal besar penginvasi. Illegal fishing bukan hanya soal ekonomi, tapi soal harga diri bangsa,” pungkasnya.