TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI kembali menyelenggarakan program BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa) yang dikemas dalam bentuk kuliah umum interaktif di Politeknik Ben Mboi, Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. 

Sebagai badan yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI secara ex officio, kegiatan ini menjadi upaya strategis BNPP RI memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.

Kuliah umum ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, yang memaparkan materi mengenai kompleksitas pengelolaan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nurdin menekankan bahwa Indonesia memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara dan perbatasan darat dengan tiga negara, sehingga membutuhkan tata kelola yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan perbatasan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. 

“Tanpa ekonomi yang maju dan produktivitas yang tinggi, kesejahteraan akan lama kita capai. Karena itu, membangun perbatasan berarti membangun ekonomi rakyatnya," kata Nurdin, Selasa (28/4/2026). 

Nurdin juga mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan.

Ia menjelaskan bahwa pergerakan orang dan barang yang terus meningkat di PLBN Terpadu merupakan indikator kemajuan ekonomi sekaligus peluang emas yang perlu dikelola secara optimal, khususnya di PLBN Motaain dan Motamasin yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di NTT serta pemasok utama kebutuhan Timor Leste.

“Masa depan Indonesia bukan hanya Jakarta. Masa depan Indonesia berada di garis batas wilayah negara. Seperti semboyan BNPP, Kita Jaga Wilayahnya, Kita Sejahterakan Rakyatnya,” kata Nurdin.

Baca juga: Berbatasan Laut dan Darat dengan 10 Negara, BNPP Ungkap Masalah Kompleks Jaga Garis Terluar

Sementara itu, Kelompok Ahli BNPP RI Hamidin, memaparkan materi geopolitik dan urgensi perbatasan Indonesia di tengah dinamika global. 

Dirinya menilai ketegangan geopolitik dunia berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan politik global, sehingga pengelolaan perbatasan ke depan harus berorientasi pada penguatan ekonomi dan kerja sama bilateral.

“Berbicara perbatasan masa depan tidak cukup hanya soal pertahanan dan keamanan. Itu penting, tetapi fokus utama adalah menghidupkan ekonomi dengan kerja sama yang setara,” ujar Hamidin.

Ia menekankan pentingnya manajemen perbatasan berbasis teknologi, penguatan peran Border Liaison Officer (BLO), serta sinkronisasi antarlembaga agar pengelolaan perbatasan semakin efektif dan modern.

Hamidin optimistis, dengan pengelolaan yang terintegrasi, kawasan perbatasan Indonesia dalam satu dekade ke depan akan menjadi kawasan yang maju dan tidak kalah dengan model pengelolaan perbatasan dunia.

“Pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat perbatasan yang semakin sejahtera,” katanya.