Karena itu, ia mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.

“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” katanya.

Robert meyakini jika Pemerintah serius menempatkan program KNMP di Raja Ampat, Teluk Wondama, dan Biak Numfor-Supiori, maka Papua dapat kembali menjadi pusat industri tuna nasional seperti masa kejayaan industri perikanan di era Jayanti, Usaha Mina, dan WIF.

Optimisme itu sejalan dengan target KKP yang akan membangun lebih dari 1.000 KNMP pada 2026.

Program tersebut dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memperkuat hilirisasi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun hingga kini, dari 65 lokasi KNMP yang telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia, belum satu pun menyentuh Papua. 

Robert berharap pemerintah segera mengoreksi ketimpangan itu. 

Baca juga: Rekrutmen Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih 2026: Syarat, Cara Daftar, dan Jadwal Seleksi

“Papua punya laut yang kaya, punya sejarah industri perikanan, dan punya posisi strategis di Pasifik. Kalau tiga titik ini dibangun Kampung Nelayan Merah Putih, saya yakin Papua bisa kembali menjadi lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya.