Baca tanpa iklan
Syahrul Munir melanjutkan di klausul perjanjian para pedagang yang diterbitkan oleh pemerintah terdahulu sudah tertera jelas bahwa, apabila pemerintah akan mengalihfungsikan lahan milik pemerintah tersebut (dalam hal ini untuk mensterilisasi aliran sungai di kawasan dengan potensi rawan banjir).
Baca juga: Profil Teddy Hernayadi, Perwira Tinggi TNI yang Divonis Penjara Seumur Hidup di Peradilan Militer
"Maka pemerintah berhak menggunakan lahan tersebut tanpa memberikan kompensasi ganti rugi," tegasnya.
Pihak DPRD Gresik sendiri sudah berupaya untuk menyediakan lahan relokasi supaya para pedagang yang saat ini mengungsi dapat melanjutkan roda perekonomiannya.
Lahan yang kemudian dikelola oleh pihak ketiga dengan sah dan legal yang nantinya akan menjadi mitra untuk para pedagang.
"Kami sudah mengupayakan supaya para pedagang dapat membayar sewa lahan kepada pihak ketiga dengan skema pembayaran termin yang memudahkan."
"Namun, apa yang diinginkan para pedagang? Mereka meminta menempati lahan tersebut gratis selama 1 tahun."
"Lagi-lagi lahan pemerintah seharusnya berkontribusi pada pemasukan daerah harus diserahkan secara gratis kepada para pedagang yang bahkan tidak hanya berasal dari Gresik," urai Syahrul Munir.
Selama mengungsi, pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Gresik juga telah beberapa kali memberikan bantuan sembako langsung.
Syahrul Munir secara pribadi juga telah menyisihkan sebagian rezekinya kepada para koordinator pengungsi yang bahkan ternyata baru ditemui sebuah fakta di lapangan bahwa, dana yang serahkan kepada para koordinator tidak didistribusikan secara merata kepada para pengungsi.
"Sehingga, kami berharap miskomunikasi antara para pedagang dan koordinator ini dapat diselesaikan secara internal," harapnya.
"Intinya, mari kita jaga Gresik bersama-sama ya, rek! Mari kita bijak dalam mengolah informasi dan sumber- sumber informasi lainnya. Share-en ben luwih akeh sing paham akar permasalahane," tutup Syahrul Munir.
(Tribunnews.com/Endra)