Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua.

"Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," pungkas Apolo.

Diproyeksikan Jadi Penguat Ketahanan Pangan 

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan pembangunan kawasan pangan terpadu di Papua Selatan merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun fondasi ekonomi kuat berbasis sektor riil.

"Pembangunan sektor pangan bukan hanya soal menghasilkan beras, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Sudaryono dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, dikutip dari YouTube Otoritas Jasa Keuangan, Minggu (7/6/2026).

Sudaryono mengungkapkan program cetak sawah telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di Papua Selatan, Lampung, hingga Kalimantan Tengah.

"Ini adalah contoh cetak sawah di Wanam, Papua Selatan. Jadi memang daerahnya daerah berawa, kalau pun ada pohon, pohonnya itu kecil-kecil. Jadi memang menanam padi itu yang susah bukan bibitnya. Bukan pupuknya, bukan pestisidanya, nanam padi apa pun yang susah itu bukan hanya lahannya, tapi lahan yang ada airnya," jelasnya.

"Bisnis bisa kita ciptakan, pupuk bisa kita ciptakan, air tidak bisa kita ciptakan, hanya bisa kita kelola. Kita memang memfokuskan daerah yang banyak airnya, seperti di Papua Selatan," imbuh Sudaryono.

Sudaryono juga mengungkapkan, daerah yang menjadi lokasi cetak sawah telah diberikan insentif, diberikan pelatihan dalam mengelola lahan, hingga penyediaan alat mesin pertanian dan pengelolaan air serta pupuk.

"Hasilnya mensejahterakan rakyat setempat. Sehingga memang cetak sawah adalah satu kegiatan konstruksi yang berbeda dengan yang lain seperti bangun jembatan, bangun jalan. Kalau ini butuh kadang setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai lahannya optimal sebagai lahan pertanian," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan cetak sawah tetap diperlukan meski negara sudah berhasil swasembada beras.

"Karena penduduk kita nambah terus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, memang ini untuk cadangan kita persiapan pangan kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus kita laksanakan," tekannya.

Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan program pengembangan lahan pertanian di Merauke merupakan upaya pemerintah membangun ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan di berbagai daerah.

Menurutnya, lahan yang dibangun bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk petani dan masyarakat sekitar.