Baca tanpa iklan
Pernyataan Prabowo soal Menteri Pencetak Utang menuai protes dari pegawai Kemenkeu. Ini tanggapan dari Timses Prabowo-Sandiaga.
TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali melontarkan kritik pedas pada pemerintah terkait soal utang.
Prabowo menilai, kondisi perekonomian Indonesia sudah carut-marut seiring bertambahnya utang luar negeri.
Bahkan, Prabowo Subianto menyebut pemimpin di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut Menteri Pencetak Uang.
"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan, tapi mungkin Menteri Pencetak Utang."
"Bangga untuk utang, yang bayar orang lain" ucap Prabowo Subianto dalam deklarasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019).
Baca: Prabowo sempat Enggan Sebut Universitas Indonesia di Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi
Meski demikian, Prabowo Subianto mengaku tidak jemawa bisa mengubah keadaan secara instan.
"Saya bukan orang sakti yang bisa dengan tongkat 'simsalabim' selesai, tidak bisa."
"Ibarat penyakit ini stadium lumayan parah. Utang menumpuk terus," sambung Prabowo Subianto.
Ucapan Prabowo ini pun menuai banyak tanggapan, termasuk dari pihak Kemenkeu.
Bahkan, tak sedikit yang menilai, ucapan Prabowo itu dianggap menghina Kemenkeu.
Berikut beberapa kabar setelah Prabowo menyebut Menteri Pencetak Utang, dirangkum Tribunnews.com:
1. Tanggapan dan protes dari Kemenkeu
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan Prabowo.
Dalam unggahannya di Facebook, Nufransa menulis, apa yang dikatakan Prabowo sangat mencederai perasaan para pegawai yang bekerja di Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan, lanjut dia, adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya diatur oleh undang-undang.
"Siapa pun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh undang-undang, apalagi seorang calon presiden," tulisnya, Minggu (27/1/2019).
Baca: Disebut Prabowo Subianto sebagai Menteri Pencetak Utang, Kemenkeu: Sangat Mencederai Perasaan Kami
2. Penjelasan soal utang
Nufransa menjelaskan, pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti.
"Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN)."
"Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara," katanya.
Adapun APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR.
"Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR."
"Semua urusan negara ini diatur oleh undang-undang," tegasnya.
3. Bantah utang negara sudah dalam stadium lanjut
Nufransa menjelaskan, pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten.
Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency
"Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut."
"YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar," ujarnya.
Menurut Nufransa, seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat.
"Bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti rakyatnya," sambungnya.
4. Utang sudah ada sejak 1946
Masih menurut Nufransa, utang sudah ada sejak tahun 1946.
Pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.
Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.
"Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial—bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas," sebut dia.
"Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola 4APBN dan keuangan negara—dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat."
"Jangan hina dan cederai profesi kami," kata Nufransa.
5. Tagar Prabowo Hina Kemenkeu jadi Trending
Pasca pernyataan Prabowo soal Menteri Pencetak Utang, tagar Prabowo Hina Kemenkeu jadi trending topic di Twitter, Senin (28/1/2019).
Hingga pukul 13.00 WIB, tagar itu sudah dicuitkan lebih dari 33 ribu warganet Twitter.
Satu di antaranya politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mohamad Guntur Romli yang menulis, daftar 'hinaan' yang pernah dilontarkan Prabowo.
"Ramai #PrabowoHinaKemenkeu di Medsos.'
"Setumpuk hinaan @prabowo mulai dari:
1. Hina orang Boyolali
2. Hina Jurnalis antek asing
3...
lanjutkan di komen.." tulis Gun Romli.
Baca: Pasca Sebut Menteri Pencetak Utang, Tagar Prabowo Hina Kemenkeu Jadi Trending Twitter
6. Penjelasan BPN Prabowo-Sandiaga
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menyatakan, kritik Prabowo itu merupakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terus menambah utang.
"Pak Prabowo itu kan mengkritik pemerintahan Jokowi yang sedikit-sedikit berutang," kata Andre dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Senin (28/1/2019).
Oleh karena itu, Andre menilai, pegawai Kementerian Keuangan tak perlu tersinggung terhadap kritik yang diberikan Prabowo.
Ia menanggapi keberatan yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti lewat akun Facebook-nya.
Andre mengakui, argumen Nufransa bahwa setiap pemerintahan pasti akan berutang.
Andre juga mengakui pernyataan Nufransa, pembahasan utang turut melibatkan DPR.
Namun, ia beralasan parpol pendukung Prabowo-Sandi minoritas di DPR sehingga tak bisa berbuat banyak saat pembahasan APBN.
"DPR kan mayoritas isinya pendukung Pak Jokowi," ujar Andre.
(Tribunnews.com/Sri Juliati)