Baca tanpa iklan
Jokowi menyinggung soal pengembalian konsesi lahan pada pidato kebangsaannya, Minggu (24/2/2019). Terkait hal tersebut, TKN meminta Prabowo konsisten hingga tanggapan BPN.
TRIBUNNEWS.COM- Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menyampaikan pidato kebangsaannya di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (24/2/2019).
Bertema "Optimisme Indonesia Maju," Jokowi menyampaikan pencapaiannya selama menjabat dan bagaimana arah kepemimpinannya jika terpilih lagi menjadi presiden termasuk mengenai konsesi lahan.
Pada kesempatan tersebut Jokowi mengungkap jika dirinya telah membagikan 2,6 juta hektare konsesi untuk rakyat.
"Pemerintah juga melaksanakan program perhutanan sosial. Kami telah membagikan konsesi untuk rakyat di sekitar hutan."
"Sudah kami bagikan sebesar 2,6 juta hektare dari 12,7 hektare," ujar Jokowi dalam pidatonya.
Jokowi mengatakan, jika konsesi tanah merupakan kepentingan bagi rakyat kecil.
Baca: Jokowi Bakal Luncurkan Tiga Kartu Baru, Akankah Membebani Keuangan Negara?
Baca: Prabowo Kalahkan Jokowi! Update Terbaru Survei Elektabilitas Capres 2019 Hari Ini 26 Februari 2019
Baca: Arsul Sani: Pidato Politik Jokowi Soal Lahan Tidak Bermaksud Sindir Prabowo
Ia bahkan menyatakan akan menunggu pemilik konsesi lahan besar yang ingin mengembalikan ke negara.
"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara saya tunggu, saya tunggu sekarang," ungkap Jokowi.
Hal itu pun disangkutkan dengan Prabowo lantaran Jokowi sempat menyinggung lahan berstatus HGU milik Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh.
Pada debat capres kedua yang digelar Minggu (17/2/2019), Jokowi sempat menyingung lahan mencapai 340 hektar milik Prabowo.
"Pak Prabowo memiliki lahan sangat luas di Kalimantan Timur 220.000 hektare. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektare," ungkap Jokowi saat Debat Kedua Pilpres 2019.
Prabowo membenarkan data yang disampaikan oleh Jokowi.
Prabowo menyebut tanah yang dikuasainya berstatus HGU atau hak guna usaha.
"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.
Karena tanah tersebut berstatus HGU, Prabowo menyebut tanah miliknya bisa diambil negara sewaktu-waktu.
Prabowo juga menyebut dirinya rela menyerahkan kepada negara apabila diminta.
Menanggapi hal tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, meminta Prabowo untuk mengembalikan lahan miliknya.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir.
Menurutnya, Prabowo harus mengembalikan lahan tersebut sebagai bukti, ia memiliki komitmen dan konsisten.
"Pak Prabowo harus mengembalikan. Kan omongannya pada debat capres seperti itu. Seorang capres didengar omongannya, ya konsisten dong," ujar Inas saat dihubungi, Senin (25/2/2019) dikutip dari Kompas.com.
Inas menambahkan jika pidato Jokowi soal pengembalian konsesi lahan tidak spesifik ditujukan kepada Prabowo.
Inas menilai pernyataan Jokowi ditujukan kepada semua penguasa lahan hak guna usaha (HGU) dalam jumlah besar.
"Sekarang kan yang penting niat. Yang sudah punya niat kan Pak Prabowo. Maka yang sudah punya niat, lakukan niatnya," ujarnya.
Baca: Kubu Prabowo Minta Masyarakat Aktif Awasi Proses Pemilu
Baca: Ini Alasan Prabowo, Amien Rais, dan Fahri Hamzah Mau Jadi Penjamin Ahmad Dhani
Baca: Sambangi Gresik, Prabowo Disambut Ribuan Warga di Gress Mall GKB
Sementara itu, Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian menilai pernyataan Jokowi dalam pidato kebangsaannya mengenai konsesi lahan ditujukan kepada para pendukungnya.
"Kita juga menunggu para pendukung Pak Jokowi yang juga punya lahan yang begitu luas, bukan punya, mungkin HGU (Hak Guna Usaha), untuk juga melakukan pengembalian jika memang ditujukan bagi siapapun," ujar Pipin saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).
Pipin mengatakan jika pendukung Jokowi memiliki lahan konsesi berstatus hak guna usaha (HGU) yang lebih luas.
"Padahal yang paling banyak memiliki lahan itu adalah di pendukung Jokowi," ungkapnya.
Pipin juga menegaskan Prabowo berkomitmen mengembalikan lahan tersebuit apabila negara membutuhkan.
"Beliau itu berkomitmen. Apa yang disampaikannya selalu dilaksanakan," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Miftah)