Baca tanpa iklan
OTT Bowo Sidik, Dahnil Anhar S justru sindir KPK tak membuka 400 amplop serangan fajar yang ada kode capres tertentu.
TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anhar Simanjuntak menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (29/3/2019).
Kritikan tersebut terkait operasi tangkap tangan (OTT) anggota DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, Kamis (28/3/2019).
Lewat cuitan di akun Twitter-nya, Dahnil mengkritik KPK yang enggan membuka ribuan amplop serangan fajar yang ikut diamankan dalam OTT.
Sebagaimana diketahui, KPK berhasil menemukan 84 kardus yang berisi 400 ribu amplop dengan isian uang dalam pecahan Rp 20 ribu dan 50 ribu.
Uang tersebut diamankan tim KPK di sebuah lokasi di kawasan Pejaten.
Baca: OTT KPK Terhadap Anggota DPR Bowo Terkait Suap Sewa Kapal, Ini Penjelasan PT Pupuk Indonesia
Baca: Bowo Sidik Terjaring OTT KPK, Sekjen Partai Golkar: Kami Tidak Memberikan Bantuan Hukum
Baca: OTT KPK Bowo Sidik, Diduga Terima Suap untuk Serangan Fajar hingga Dicopot Jabatannya dari Golkar
"Tim bergerak menuju ke sebuah kantor di Jakarta untuk mengamankan uang sekitar Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop pada 84 kardus."
Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Basaria menjelaskan, Bowo merupakan anggota DPR yang berencana mencalonkan diri kembali sebagai caleg di Pemilu 2019.
Uang itu diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan "serangan fajar" terkait pencalonannya sebagai caleg.
"Untuk sementara dari hasil pemeriksaan tim kita, beliau (Bowo) mengatakan ini memang dalam rangka kepentingan logistik pencalonan dia sendiri."
"Dia diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan yang dipersiapkan untuk serangan fajar," katanya, dikutip dari Kompas.com.
Baca: OTT Bowo Sidik Pangarso, KPK: 1.400 Amplop untuk Logistik Pencalonan Jadi Anggota DPR
Baca: Kena OTT KPK, Bowo Siapkan Serangan Fajar dengan 400 Ribu Amplop Senilai Rp 8 Miliar
Baca: PT Pupuk Indonesia Soal Suap Angkutan Pupuk: Tidak Ada Direksi yang Terjerat OTT KPK
Nah, 400 amplop 'serangan fajar' itulah yang jadi sorotan sekaligus memunculkan beberapa spekulasi serta tanggapan.
Satu di antaranya dari Jubir BPN, Dahnil Anhar S.
Semula, Dahnil mengapresiasi OTT yang dilakukan KPK terhadap politisi Golkar tersebut.
Namun, lanjut Dahnil, KPK yang saat konferensi pers dihadiri Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan tidak membuka dan menunjukkan 400 ribu amplop berisikan uang.
Dahnil menyebut, ratusan ribu amplop yang diamankan dalam 84 kardus itu, diduga ada cap jempolnya.
"Saya apresiasi OTT terhdp politisi Golkar."
"tapi bu Basaria @KPK_RI kenapa tdk dibuka dan tunjukkan 400 ribu amplop-amplop yg berisi uang 20 ribuan dan 50 ribuan yg diduga ada cap jempolnya itu?" tulis Dahnil mengawali cuitannya.
Lebih lanjut Dahnil menambahkan, dalam setiap konferensi pers, sudah jadi kebiasaan KPK membuka barang bukti.
Namun, dalam konferensi pers OTT Bowo Sidik kemarin, Basaria Panjaitan melarang membuka barang bukti 400 ribu amplop tersebut.
Sekali lagi Dahnil menyebut, ribuan amplop itu sudah ada kode-kode calon presiden tertentu.
"Kebiasaan @KPK_RI ketika konpres membuka barang bukti."
"kenapa Bu Basaria melarang membuka barang bukti termasuk 400 ribu amplop2 yg sudah ada kode2 capres tertentu tsb."
"Publik perlu tahu," lanjutnya.
Dahnil juga menambahkan, ada satu media online yang semula menulis, amplop itu diduga untuk Pilpres, KPK tidak membuka amplop.
Sehingga kemudian diganti untuk serangan fajar.
"Bahkan ada salah satu media online yg awalnya menulis diduga untuk Pilpres, KPK tak membuka amplop kemudian dirubah menjadi diduga untuk serangan fajar :-) hehehe," tulis Dahnil.
Tak hanya itu, Dahnil juga sempat menyebut, alasan KPK yang tidak bersedia membuka kardus berisi 400 ribu amplop saat konferensi pers, terkesan lucu.
Selama ini, kata Dahnil, amplop atau barang bukti selalu dibuka dan ditunjukkan kepada pers.
Ia pun mempertanyakan, kenapa kali ini, tidak dibuka?
"ngeles KPK saat konpres tdk bersedia membuka kardus, terkesan lucu. Selama ini kardus, amplop dibuka saja dan ditunjukkan kpd pers."
"Kenapa kali ini tidak? Hehehe," kata dia.
Sementara itu, Basaria membantah spekulasi temuan 400 ribu amplop berisi uang dalam OTT Bowo Sidik terkait dengan Pilpres 2019.
Basaria menegaskan, uang tersebut tidak dipersiapkan Bowo sebagai logistik untuk calon presiden dan wakil presiden tertentu.
"Sama sekali tidak. Dari awal tadi sejak konpers (konferensi pers) tidak berbicara soal itu."
"Saya ulang kembali, hasil pemeriksaan memang untuk kepentingan dia akan mencalonkan diri kembali," kata dia.
Basaria menjelaskan, tim penyidik telah mengonfirmasi temuan itu ke Bowo.
Bowo mengaku, uang tersebut untuk pencalonan dia sebagai anggota DPR di Pemilu 2019.
Uang itu diduga dipersiapkannya untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan "serangan fajar".
"Kami mengatakan memang sesuai fakta ya. Ini memang kita lihat ada pengumpulan dana dari beberapa sumber kemudian dimasukan ke dalam sini (amplop)."
"Ini bukan politisasi," kata Basaria.
"Menurut jawabannya (Bowo) mengatakan ini dalam rangka serangan fajar karena dia termasuk satu calon dari Jawa Tengah untuk DPR 2019-2024."
"Jadi enggak usah dibawa politisasi. Ini adalah faktanya," tegas Basaria.
Di sisi lain, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK menduga ada dua sumber penerimaan uang Bowo.
Pertama, diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.
Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi.
Kedua, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR.
Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut.
"Jadi suapnya spesifik terkait dengan kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk."
"Sementara Pasal 12B (pasal gratifikasi) adalah dugaan penerimaan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya sebagai penyelenggara negara," kata Febri.
(Tribunnews.com/Sri Juliati)