Baca tanpa iklan
Amien Rais menyerukan people power bila ada kecurangan dalam Pemilu 2019. Berikut tanggapan dari KPU, Mahfud MD, hingga kubu Jokowi dan Prabowo.
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais menyebut akan menggunakan kekuatan massa atau people power bila ada kecurangan dalam Pemilu 2019.
Amien Rais beralasan lebih mengandalkan people power ketimbang membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak ada gunanya.
"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK. Enggak ada gunanya, tapi kita people power. People power sah!" ucap Amien Rais di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).
Baca: Kontroversi Ancaman People Power Amien Rais
Baca: Amien Rais Nilai People Power Jalan Terbaik Dibanding Ajukan Perkara ke MK
Baca: Membongkar Strategi People Power Amien Rais
People power, menurut Amien Rais, ialah kekuatan massa tanpa kekerasan, melainkan, pergerakan massa secara halus.
"Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan," tuturnya.
Seruan Amien Rais soal people power ini pun menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan.
Termasuk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2019, mantan Ketua MK, Mahfud MD, hingga kubu Jokowi dan Prabowo.
Berikut tanggapan KPU, Mahfud MD, hingga kubu Jokowi dan Prabowo, sebagaimana dirangkum Tribunnews.com.
1. KPU
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, upaya pengerahan massa atau people power ke kantor KPU tidak dapat mengubah hasil pemilu.
Persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu hanya dapat diselesaikan melalui proses sengketa di sejumlah lembaga.
"Kan jalurnya sudah diatur melalui Bawaslu, MK, dan DKPP, itu jalurnya. (People power) nggak akan mengubah hasil juga," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).
Menurut Pramono, KPU tidak bisa ditekan untuk mengubah hasil kecuali bila MK menetapkan, KPU berubah.
"People power apapun nggak akan ngaruh juga," kata dia, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.
Baca: Fakta Pernyataan Amien Rais soal People Power, Tanggapan Jokowi hingga Respons KPU
2. Mahfud MD
Sementara itu, mantan ketua MK, Mahfud MD menganggap pernyataan Amien Rais soal people power, tidak perlu dan kurang proposional dilontarkan jelang Pemilu 2019.
"Ada dua hal alasannya menurut saya. Pertama curiga jika KPU akan diperalat oleh satu kekuatan politik, sehingga mereka mengatakan: awas lo kalau curang, nanti people power," kata Mahfud MD dalam tayangan yang diunggah KOMPAS TV, Selasa (2/4/2019).
Yang kedua, lanjut Mahfud MD, kemungkinan antisipasi jika kalah.
Namun, apapun alasannya, seruan people power tidak sehat bagi suasana demokrasi di Indonesia yang semakin lama semakin bagus.
Menurut Mahfud MD, pada sekarang ini, kecurangan hampir tidak mungkin terjadi.
Ia mencontohkan kecurangan di tingkat eceran (bawah) memang masih mungkin terjadi.
Tapi itu bersifat silang dan tidak signifikan.
"Tidak bisa itu menunjuk kecurangan yang dilakukan kekuatan tertentu, misalnya selama ini yang dituduh pemerintah memperalat KPU," ungkap Mahfud MD.
"Sekarang beda cara berpikirnya. Kalau zaman orde baru, KPU namanya LPU kan? Itu alat pemerintah, tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dikontrol," ujar Mahfud MD.
Baca: Tanggapi People Power Amien Rais, Mahfud MD: Kecurangan Sekarang Hampir Tidak Mungkin Terjadi
Baca: Apakah Bisa Mengadu ke PBB Jika Terjadi Kecurangan Pemilu? Begini Penjelasan Mahfud MD
Baca: Mahfud MD: Pernyataan “People Power” Provokatif, Kurang Proporsional
Sekarang menurut dia situasi politik Indonesia sudah berubah.
"Sekarang kan semua bisa ngontrol. Anda bisa ngontrol ke TPS. KPU, menurut undang-undang juga independen diawasi oleh Bawaslu."
"Kalau yang melanggar kontestannya, Bawaslu turun tangan. Kalau menyangkut hukum pidana diserahkan ke polisi," kata dia, dikutip Tribunnews.com dari Tribun Solo.
Mahfud menambahkan, jika yang curang adalah KPU atau Bawaslu, maka bisa diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang akan mengadili.
"Kalau terjadi salah perhitungan karena kecurangan juga ada MK. Terus kenapa lagi mesti pakai people power dan sebagainya?" tanya Mahfud MD.
Hal itu, lanjut Mahfud MD, justru berpotensi menakut-nakuti rakyat.
"Menurut saya itu menakut-nakuti dan provokasi. Orang kalau tidak ngerti di rakyat bawah akan berteriak curang. Lalu bisa bergerak. Namanya massa kan berbahaya," ucap Mahfud.
Ia pun mengimbau agar semua politikus menjelang Pemilu 2019 ini bersikap dewasa dan tak mengumbar pernyataan kontroversial.
"Menurut saya politisi itu bersikap dewasalah. Mari kita awasi KPU."
"Saya tidak akan membabi buta membela KPU, tetapi menurut saya instrumen hukum kelembagaan dan perangkat yang disediakan di tengah masyarakat sudah menjamin jika Pemilu ini akan fair," imbuhnya.
3. Ma'ruf Amin
Pernyataan Amien Rais soal pengerahan massa alias people power juga disayangkan oleh calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin.
Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Ma'ruf mengatakan, seharusnya Amien Rais memahami mekanisme di Indonesia, apalagia dia pernah menjabat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Pak Amien Rais kan bekas ketua MPR, sudah mengerti cara penyelesaiannya, kok kenapa jadi people power?" kata Ma'ruf di Lapangan Ahmad Yani, Sumenep, Senin (1/4/2019).
Menurut Ma'ruf, hal tersebut sama seperti ancaman.
Jika benar-benar dilakukan, dampak yang ditimbulkan akan panjang dan gejolak masyarakat akan sulit dipadamkan.
"Kita jangan tiru negara lain. Kalau itu terjadi, sulit memadamkannya. Jangan kita biarkan ada gejolak masyarakat, membuat ketakutan, jangan sampai ada," kata dia.
Bila ada kecurangan, lanjut Ma'ruf Amin, bisa dilaporkan lewat mekanisme yang ada.
"Enggak perlu ancam- ancam. Jangan lah kita sesama bangsa pakai ancam-ancaman," tambah dia.
Baca: Maruf Amin Tanggapi Ancaman People Power Amien Rais: Saya Yakin Penyelenggara Pemilu Netral
4. Sandiaga Uno
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mendukung pernyataan Amien Rais.
Menurut Sandi, Pemilu 2019 adalah pemilunya rakyat sehingga harus menghadirkan pemilu yang jujur dan adil.
Bila ada kecurangan atau potensi, mencederai demokrasi, maka yang dicederai adalah rakyat karena ini adalah pemilu rakyat.
"Ini adalah pemilunya rakyat, jadi saya ingin mengingatkan dan saya menyayangkan beberapa statment yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan, mengarahkan dukungannya ke sana ke sini, karena rakyat sudah cerdas tidak ingin diarah-arahkan.
"Kita harus seperti yang Pak Amien sampaikan, hadirkan pemilu yang jurdil."
"Kalau ada kecurangan atau potensi, mencederai demokrasi, dan yang dicederai adalah rakyat karena ini pemilu rakyat," kata Sandi, Selasa (2/4/2019), dikutip Tribunnews.com dari Tribun Pontianak.
Lebih lanjut, menurut Mantan Wagub DKI Jakarta ini, seruan Amien Rais soal people power merupakan upaya untuk mengingatkan agar tidak ada kecurangan.
"Ini menurut saya pengingat, dan buat kita jangan mencederai kehendak rakyat."
"Kalau kehendak rakyat menginginkan perubahan, mari kita sambut kehendak rakyat."
"17 April kita kawal semua prosesnya, jangan ada nuansa pengarahan atau kecurangan yang biasa kita dengar dan ini yang menjadi kekhawatiran seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
5. Hasto Kristiyanto
Politisi PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut, ancaman Amien Rais soal people power merupakan tindakan tidak pantas.
Menurut Hasto, bila tidak puas dengan hasil Pemilu, seharusnya menempuh jalur hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, dalam hal ini mendaftarkan sengketa di MK.
"Apa yang disampaikan Bapak Amien Rais akhirnya rakyat melihat, hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh beliau," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).
Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin ini mengatakan, Amien Rais sebagai tokoh reformasi semestinya taat pada konstitusi dan mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa.
Hasto lantas menyindir Amien Rais yang diketahui anaknya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) di Partai Amanat Nasional (PAN).
Keempat anak Amien tersebut adalah Ahmad Hanafi Rais (caleg DPR RI), Hanum Salsabiela Rais (caleg DPRD DIY), Ahmad Mumtaz Rais (caleg DPR RI) dan Ahmad Baihaqy Rais (DPRD DIY).
"Ya akhirnya rakyat juga melihat people power yang dimaksudkan oleh Pak Amien itu seperti apa. Mungkin beliau khawatir karena anaknya kan caleg PAN. Ada empat," kata Hasto, dikutip dari Tribunnews.com.
Baca: Terkait People Power, Hasto Sindir Amien Rais Soal Empat Anaknya Jadi Caleg PAN
6. Dradjad Wibowo
Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo bilang, pernyataan Amien Rais soal people power merupakan peringatan kepada penyelenggara Pemilu dan aparat.
Terlebih lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan fungsi dan kewenangan Polri seperti sekarang ini yang merupakan buah reformasi.
"Yang disampaikan Pak Amien itu adalah peringatan keras terhadap lembaga-lembaga yang dilahirkan atau diperkuat oleh reformasi."
"Reformasi itu lahir dari ketidakpuasan rakyat, antara lain karena ketidakadilan. Jadi Pak Amien berpesan, jangan main-main dengan rakyat," ujar Dradjad saat dihubungi, Senin (1/4/2019).
Oleh karena itu, menurut Dradjad, wajar apabila Amien Rais geram apabila sejumlah lembaga yang lahir dari reformasi tidak menjalankan tugas serta fungsinya sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Kegeraman tersebut kemudian diartikulasikan dengan peringatan adanya people power bila ditemukan adanya kecurangan pada Pemilu 2019.
"Mereka diharapkan menjadi penjaga gawang demokrasi, politik yang bersih dan penegakan hukum yang adil."
"Wajar jika Pak Amien kecewa berat jika mereka justru jauh dari harapan itu."
"Respon KPU dan Bawaslu terhadap kasus 17,5 juta suara yang mencurigakan dalam DPT juga menambah kekecewaan tersebut," ujar dia, dikutip dari Tribunnews.com.
Baca: Amien Rais Rencanakan People Power, PAN: Itu Bentuk Protes, Jangan Halangi Orang Bicara
(Tribunnews.com/Sri Juliati)