Baca tanpa iklan
Bahkan, Idil menyebut para cagub Jabar harus siap-siap menggelontorkan dana ratusan miliar untuk mendampingi aktivitas politiknya.
"Kalau provinsi jelas lebih besar, karena cakupan wilayah untuk operasional sangat luas. Level kabupaten saja, untuk beli perahunya (partai) saja satu calon bisa keluar minimal Rp 5 miliar per partai. Maka, bayangkan untuk operasionaliasinya. Tapi rata-rata dari yang saya ketahui, calon di kabupaten/kota bisa menghabiskan Rp 20-40 miliar, itu minimal. Maka provinsi jauh lebih besar," ucap Idil.
Mahalnya modal politik untuk Pilkada Jabar bisa menyiratkan sulit bagi para kontestan Pilkada Jabar jika ingin maju di jalur independen.
"Kita hitung saja dia harus mengumpulkan lebih dari dua juta KTP, kalau satu KTP dibayar Rp 50.000 sudah berapa miliar, untuk operasionalnya kampanye di 27 kabupaten dan kota, bayar tim suksesnya, saya kira estimasinya minimal Rp 400 miliar," katanya.
"Kecuali dia memang punya kekayaan tidak terbatas, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau melihat dari peluang mereka tak akan maju di jalur independen," tambah Idil.
Disinggung soal adanya politik tanpa mahar, Idil mengaku tak percaya dengan jargon tersebut.
"Mahar dalam konteks untuk membayar perahu mungkin tidak secara langsung, tapi maharnya itu komitmen dan kontrak politik yang disepakati bersama, yaitu konsekuensi transaksional. Tidak mungkin tanpa mahar itu ada, saya tidak percaya, apalagi politik Indonesia masih berideologi komersialisasi. Susah dapat kontrak politik yang ideal," jelasnya. Kompas.com