Baca tanpa iklan
Sedangkan produser film dokumenter Cerita Dari Tapal Batas, Ichwan Persada memaparkan bahwa dengan keragaman dan kekayaan budaya yang kita miliki tak harus (merasa) menjadi bangsa yang kalah.
Sebelumnya, Maman Wijaya, Kepala Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, konsentrasi di Kemendikbud dalam program turut memajukan perfilman di Indonesia, salah satunya dengan memberikan dukungan kegiatan non komersial dalam bidang perekamanan.
“Untuk itu, kami akan memberikan dukungan pendanaan kepada komunitas film di daerah yang membuat proses perekaman kebudayaan yang mengusung semangat kearifan lokal,” ujarnya.
Dia menambahkan, semangat kearifan lokal harus didukung karena demi membentengi dari serbuan nilainilai global, yang makin menepikan nilainilai keluhuran kebudayaan asli Indonesia.
“Seperti penetrasi kebudayaan barat via film-filmnya. Yang telah masuk ke ranah publik paling privat kita. Untuk itu, ada adagium yang berbunyi pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi, satu-satunya cara adalah menginternasionalkan nilai-nilai kebudayaan kita,” katanya.
Dalam kerangka itu pula, Maman menjelaskan pesan Presiden Jokowi, yakni “Agar senantiasa membuat sebuah kegiatan yang fokus pada pengembangan film nasional serya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Termasuk pelatihan yang mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri”.
Sejumlah kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kemendikbud, selain focus group discussion, juga kegiatan lainnya, seperti penggandaan film KPK, fasilitas Mobil Bioskop Keliling, kegiatan apresiasi, review, resensi termasuk Lomba Kritik Film nasional, sebagaimana yang tercantum dalam RIPPN (Rencana Induk Pengembangan Perfilman Nasional/Daerah.
Menyoal Kearifan Lokal dalam perfilman nasional, dimana budaya dan bahasa menjadi ujung tombaknya, menurut Budayawan Tino Saroenfallo, para pelaku industri pefilman nasional masih membutuhkan pemahaman yang obyektif dan konprehensi atas potensi kearifan lokal.
“Selain itu, tantangan terberatnya adalah soal sikap dan kebijakan pemerintah. Apakah sudah menganggap penting film sebagai alat tangkal pemetrasi kebudayaan asing atau masih saja dianggap sebagai media propaganda?” tandas Tino.
Merujuk pada film ‘Jenderal Soedirman’ diproduksi tahun 2015 lalu, Tino menyebutkan bahwa dimatanya itu adalah film propaganda.
Sementara dari pihak swasta, sudah sejak lama memproduksi fipm yang berbasis pada kearifan lokal, seperti bisa dilihat dalam film karya Usmar Ismail.
“Sampai saat ini masih ada aturan dari pemerintah yang .mencerminkan film sebagai alat propaganda. Kalau alur ceritanya tidak sesuai dengan kebijalan pemerintah maka film tersebut bisa dilaran peredarannya, bahkan sama sekali tak boleh diproduksi,” ungkap Tino.
Akhirnya Tino Saroengallo mengingatkan agar pemerintah jangan sok tahu dan masuk ke dunia industri film. Bahkan katanya, pemerintah tak perlu memberikan bantuan keuangan, karena industri film telah memiliki investor yang siap mendanai karya kreatif tersebut.
“Pemerintah cukup memfasilitasi perizinan, membantu koordinasi dengan berbagai lembaga terkait agar produksi berjalan lancar serta melakukan sensor yang obyektif agar bisa ditonton,” kata Tino