Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemutaran film Kucumbu Tubuh Indahku di bioskop menuai kecaman beberapa pihak, termasuk tiga pemerintah daerah; Depok, Jawa Barat, serta Kubu Raya dan Pontianak, Kalimantan Barat.
Film terbaru garapan sutradara Garin Nugroho yang mulai ditayangkan di bioskop pada 18 April lalu itu dikecam setelah dituding mengkampanyekan isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).
Bahkan, film garapan sutradara Garin Nugroho ini diboikot di berbagai daerah dan sampai muncul sebuah petisi di sejumlah media sosial untuk menurunkan film itu dari layar bioskop.
Film yang diproduseri Ifa Isfansyah yang juga dikenal sebagai sutradara film tersebut juga dipetisikan Budi Robantoro dan Rakhmi Mashita karena dianggap mengkampanyekan gerakan LGBT.
Sebagai sineas yang menggarap film tersebut, Garin Nugroho kecewa. Media sosial justru menjadi tempat massa untuk 'menghakimi' karyanya.
Baca: Sejak Suaminya Bikin Vlog Tentang Prabowo Ini yang Terjadi di Rumah Rey Utami
“Saya kecewa. Media sosial jadi tempat penghakiman massa. Lempar batu sembunyi tangan. Tidak hanya film saya, tapi banyak film," kata Garin Nugroho ketika berdiskusi di Auditorium Visinema Campus, Jalan Kramat, Cilandak, Jakarta Selatan.
Menurut Garin Nugroho, pikiran masyarakat terhadap karya filmnya itu keliru, kemudian melakukan penghakiman massa tanpa kajian.
Berbeda pandangan dan pendapat adalah hal wajar. Garin Nugroho memahami betul sikap tersebut. Namun, cara menyikapi karya filmnya seharusnya dilakukan dengan cara baik dan demokratis.
Baca: Film Kucumbu Tubuh Indahku Dilarang Tayang di Sejumlah Daerah, Ini Reaksi Asosiasi Sutradara Film
"Di era media sosial, seringkali kalangan elit, institusi politik dan lembaga pemandu nilai, tidak lagi memandu warga menjadi lebih berkualitas, namun lebih mengikuti kehendak netizen," ucap Garin Nugroho.
Garin Nugroho merasa, sikap para pejabat daerah yang ikut melarang pemutaran film Kucumbu Indah Tubuhku di daerah mereka ikut menciderai kualitas nilai-nilai demokratis di Indonesia.
"Ini menunjukan kualitas demokrasi massa serta elit pemimpin telah merosot ditengah pemilu yang tengah mencari pemimpin berkualitas," kata Garin Nugroho.
Depok dan Bogor Boikot
Kota Depok menerbitkan surat keberatan dan meminta penayangan film berjudul Kucumbu Tubuh Indahku dihentikan di bioskop yang ada di Kota Depok.
Surat tersebut dilayangkan pada Rabu (24/4/2019) kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan nomor surat 460/185-Huk/DPAPMK yang ditandatangani oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
"Pemerintah Kota Depok mengajukan keberatan terhadap penayangan film Kucumbu Tubuh Indahku, khususnya di wilayah Pemerintah Kota Depok serta kiranya dapat menghentikan penayangan film tersebut," demikian tertulis dalam surat tersebut.