Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti menegaskan pemerintah mempercepat penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak. 

Beberapa langkah disiapkan, bahkan sudah berjalan seperti penguatan sosialisasi kepada keluarga dan tindakan kuratif seperti pemberian antidotum.

Antidotum adalah penawar racun. Menurut Brian pemerintah membeli antidotum Fomepizole dari Singapura dan Australia dalam jumlah besar. 

Dalam penanganan kasus yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pasien yang mendapatkan terapi antidotum menunjukkan perbaikan signifikan.

Selain itu, pemerintah memperkuat surveilans untuk mengantisipasi lonjakan kasus. 

Baca juga: Berkait Kasus Gangguan Ginjal Akut, Ombudsman RI Menduga Terjadi Maladministrasi Kemenkes dan BPOM

Melalui surveilans akan diketahui akurasi dan keterpaduan data terkait kasus gangguan ginjal. 

Kebijakan penanganan yang dirumuskan berbasis bukti serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.

"Kami melihat masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena gunung es, maka kegiatan surveilans diperkuat," ungkap Brian pada keterangannya, Rabu (26/10/2022). 

Surveilans adalah kegiatan pengamatan penyakit secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit.

Serta, faktor-faktor yang mempengaruhi pada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, penanggulangan dan tindakan akan lebih efektif.

Lebih lanjut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan, obat antidotum Fomepizole telah diuji coba kepada 10 dari 11 pasien di RSCM. 

Hasilnya, kondisi pasien membaik, sebagian stabil. 

Kementerian Kesehatan menyimpulkan Fomepizole memberikan dampak positif. Budi memastikan bahwa obat tersebut diberikan gratis kepada seluruh pasien.

"Dan kami akan mempercepat kedatangannya ke Indonesia sehingga anak-anak bisa terselamatkan," kata Budi.

Sedangkan anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait penghentian penggunaan obat sirup untuk anak.

Jangan sampai masyarakat mendapat informasi simpang siur sehingga timbul kepanikan.

Rahmad juga menilai pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang cara mengatasi penyakit yang diderita anak.

Seperti batuk dan demam tanpa harus menggunakan obat cair.