Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi masih mengusut kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang diminta foto tanpa busana saat proses pemeriksaan tubuh atau body checking.
Saat ini, penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya bakal mengecek rekaman CCTV di hotel yang menjadi lokasi body checking tersebut.
Penyidik Polda Metro Jaya bakal mengecek rekaman CCTV di hotel yang menjadi lokasi body checking ajang Miss Universe Indonesia 2023.
Plh Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Yuliansyah menyebut langkah ini juga dilakukan karena pihak korban khawatir proses body checking itu terekam kamera CCTV.
Oleh sebab itu, pihak kepolisian akan didalami lebih lanjut terkait kamera CCTV tersebut.
Baca juga: Pengakuan Finalis Miss Universe Indonesia Tentang Sosok COO si Pemotret Saat Body Chek, Galak
"Nanti kita bawa tim ahli untuk pendalaman CCTV," kata Yuliansyah saat dikonfirmasi, Jumat (10/8/2023).
Sebelum itu, Yuliansyah mengatakan pihaknya juga telah mendatangi lokasi body checking tersebut di sebuah ballroom sebuah hotel di daerah Jakarta Pusat.
Dari hasil pengecekan, Yuliansyah menyebut ballroom itu hanya ditutup sekadarnya saat proses body checking para finalis.
"Ya seperti ballroom pada umumnya saja, lokasi body checking ada di pojokan dan ditutup seperti tirai portable," ucap dia.
Baca juga: Body Check Miss Universe 2023 Dilakukan Tanpa Busana hingga Difoto, Rio Motret: Itu Tidak Wajar
Sebelumnya, Finalis Miss Universe Indonesia 2023 berinisial N akhirnya resmi melapor ke polisi buntut menjadi korban skandal foto tanpa busana saat proses body checking dalam penilaian Miss Universe Indonesia (MUID) 2023.
Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/4598/VII/2023 SPKT POLDA METRO JAYA. Terlapor dalam hal PT Capella Swastika Karya.
"Kami akhirnya melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami," kata kuasa hukum korban, Mellisa Anggraeni di Polda Metro Jaya, Senin (7/8/2023).
Adapu pasal yang disertakan dalam laporan itu adalah Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Undang-undang TPKS. Mereka juga menyertakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang TPKS.