Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah komika turun ke jalan untuk mengikuti aksi demo menuntut DPR tak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-undang (UU) Pilkada.
Di antaranya Bintang Emon, Abdul Arsyad, Rigen Rakelna, Arie Kriting hingga Abdel Achrian.
Mereka menyampaikan orasi dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Dalam orasinya, Bintang Emon melontarkan pesan sindiran yang diduga diperuntukkan kepada Kaesang Pangarep.
"Buat teman-teman yang gak bisa hadir di sini. Tanamkan di kepala kalian, kalau belum berumur 30 tahun jangan nyalon dulu. Jangan ya dek ya," katanya dari atas mobil komando.
Bintang Emon menegaskan, keikutsertaannya turun ke jalan untuk melawan pembahasan UU Pilkada yang telah dibuat oleh DPR bersama pemerintah.
Menurutnya, keputusan DPR tidak masuk akal. Ia pun menyerukan masyarakat untuk melawan.
"Banyak akrobat-akrobat (politik menghasilkan) keputusan yang nggak masuk akal teman-teman."
"Kita dipaksa untuk menelan, kita dianggap tol**, ketika kita dianggap tol**, kita harus melawan," ungkapnya.
Komika lain, Abdur Arsyad juga turut menyampaikan orasinya dalam aksi tersebut.
Abdur naik ke atas mobil komando bersama tiga komika lainnya yakni Arie Kriting, Bintang Emon, dan Adjis Doaibu.
Baca juga: Aksi Demo Kawal Putusan MK soal Pilkada, Massa Jebol Pagar Gedung DPR
Membuka orasinya, Abdur memastikan hari ini, dirinya tak akan lebih lucu dari tingkah anggota DPR.
"Mohon maaf kami berempat naik ke atas sini mewakili teman-teman di bawah."
"Jangan harap kami lebih lucu dibanding orang-orang di dalam sana (gedung DPR)," tandasnya.
Bahkan, Abdur tak segan melempar umpatan ke para anggota DPR dalam orasinya yang menggebu-gebu itu.
Ia juga melontarkan pernyataan berupa sindiran yang diduga ditujukan untuk keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Teman-teman kita semua berkumpul di sini siang hari ini kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah," tegasnya.
Sementara itu, Komedian Abdel Achrian berteriak DPR lawak dalam orasinya dari atas mobil komando.
"Saya cuma mau singkat, minta kekompakan kita, kalau saya bilang Indonesia jawabnya lawan, kalau saya bilang DPR jawabnya lawak," kata Abdel.
"Indonesia? Lawan, DPR? Lawak," teriak massa aksi.
Diketahui, demo ini tak hanya berlangsung di depan Gedung DPR, Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah di Indonesia.
Para demonstran menuntut agar DPR tidak menganulir putusan MK soal syarat ambang batas pencalonan kepala daerah.
Bebarengan dengan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah, DPR memutuskan menunda rapat paripurna pengesahan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis.
Sidang ditunda karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum.
Kini, DPR membuka peluang mengikuti MK terkait syarat calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah.
Baca juga: Ikut Demo Kawal Putusan MK di DPR, Reza Rahadian: Saya Miris Melihat Ini Semua
Hal ini dilakukan apabila sampai waktu pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024 belum ada rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis.
"Nah, kalau seandainya dalam waktu pendaftaran itu Undang-undang yang baru belum, ya berarti kan kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kan jelas," jelas dia.
Namun, Dasco enggan berspekulasi terkait nasib RUU Pilkada ke depan, apakah akan ditunda atau tetap dilanjutkan.
Dia hanya mengatakan, pihaknya menyerahkan pada mekanisme yang berlaku di parlemen.
"Saya belum bisa ngomong bagaimana nanti, yang pasti hari ini ditunda karena memang gak kuorum."
"Untuk kemudian prosesnya apakah lanjut atau tidak lanjut itu harus mekanisme ada di DPR."
"Kita harus rapim (rapat pimpinan) lagi harus bamus (badan musyawarah) lagi dan menyesuaikan hari paripurna di DPR," terang Dasco.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Fahmi Ramadhan/Abdi Ryanda Shakti/Bayu Indra Permana/Deni)