Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) Mohammad Chaidir Saddak dan Ketua Komisi Equestrian PP Pordasi Jose Rizal Partokusumo memastikan bahwa event yang akan diselenggarakan oleh Equinara Horse Sport pada 19-20 September 2015 di Arthayasa Stable, Cinere, bersifat kejurnas.
"Ya, itu kategori kejurnas sekaligus pra PON," ungkap Jose Rizal Partokusumo, Kamis (3/9).
Ketua Komisi Equestrian PP Pordasi atau Eqina (Equestrian Indonesia) itu meminta agar hal itu tidak perlu dipersoalkan lagi.
Ia menyatakan, ada masalah lebih besar yang justru harus dipertanyakan. Yakni, pernyataan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo, yang dinilai sangat melecehkan kredibilitas Badan Arbistrase Internasional (Court of Arbitration for Sport/CAS) mengenai dimenangkannya gugatan banding PP Pordasi terhadap KOI, terkait pengalihan hak NF (National Federation) berkuda ketangkasan dari Pordasi ke EFI pimpinan Irvan Gading (terakhir berganti nama FEI, Federasi Equestrian Indonesia).
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan Kantor Menpora, KOI, KONI, dan beberapa cabor yang bermasalah, antaranya dualisme equestrian, Rabu (26/8) di gedung DPR RI Senayan, Ketua KOI Rita Subowo mengemukakan keheranannya atas kemenangan gugatan banding Pordasi di CAS. Pernyataan Rita Subowo dinilai bernuansa fitnah.
Dia menyebut bahwa Pordasi sebenarnya tak bisa mengajukan banding ke CAS karena keputusan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) atas gugatan Pordasi terhadap KOI bersifat final dan mengikat (final & binding).
Rita Subowo juga menyebut bahwa Pordasi bisa naik (mengajukan gugatan banding) ke CAS karena adanya kekuatan yang besar dan 'team lawyer' membayar 50.000 dolar AS.
"Saya sudah bertemu Presiden CAS, dan ia mengatakan bahwa keputusan CAS itu diabaikan saja," demikian antara lain disampaikan Rita Subowo.
Pernyataan Ketua KOI itu mendiskreditkan presiden CAS dan melecehkan CAS secara kelembagaan. tb