Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (Pengprov PTMSI) Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendesak Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) untuk mengkaji ulang atlet yang dipanggil masuk Pelatnas Asian Games 2018.
Selain belum mencerminkan kekuatan terbaik Indonesia juga ada kejanggalan dalam status atlet yang dipanggil.
“Memang sesuai dengan hirarki organisasi seharusnya kami mengadu ke KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) DKI Jakarta atau ke PB (Pengurus Besar) PTMSI soal ini. Namun karena sudah gawat maka kami langsung meminta kepada Menpora agar pemanggilan atlet tenis meja untuk persiapan Asian Games 2018 dikaji ulang. Kami melihat banyak kejanggalan dari segi prestasi maupun administrasi,” ungkap Ketua Pengprov PTMSI DKI Jakarta Arifin Thahir, Senin (29/1/2018).
Ketika ditanyakan masalah kejanggalan itu Arifin menjelaskan, atlet yang dipanggil sekarang bukanlah yang terbaik di Indonesia sekarang. Kemudian ada atlet yang bukan dari Jakarta tapi didaftarkan atas nama Jakarta.
Hal ini selain merugikan atlet yang prestasinya lebih baik juga bisa mengaburkan dalam pertanggungjawaban masalah administrasi maupun anggaran yang menjadi wewenang Kementrian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora) pimpinan Menpora Imam Nahrawi.
Pria berkaca mata itu menegaskan, atlet DKI yang dipanggil bukan yang terbaik. Mereka tidak pernah muncul dalam kejuaraan resmi maupun Pekan Olahraga Nasional (PON) terakhir tahun 2016 di Jawa Barat. Padahal ada atlet-atlet Jakarta yang prestasinya jauh lebih baik dan merupakan peraih medali emas PON namun tidak dipanggil.
“Persiapan Asian Games itu harusnya diisi atlet-atlet terbaik Indonesia karena ini untuk membela Merah Putih. Demi mempertahankan harkat dan martabat bangsa dalam ajang pesta olahraga Asia yang kebetulan dilaksanakan di Indonesia. Dengan atlet yang dipanggil sekarang saya pesimis tenis meja kita bisa memberikan yang terbaik di Asian Games,” jelasnya.
Dari atlet yang dipanggil, katanya, barangkali hanya Vicky Supit yang mumupuni dari prestasi. Sedangkan yang lainnya pantas dipertanyakan.
Dia heran pemain-pemain terbaik Jakarta dengan berbagai gelar juara termasuk juara umum PON tidak masuk. Lebih heran lagi ada atlet yang belum pernah memperkuat Jakarta didaftarkan atas nama Jakarta. Namun dia menolak menyebutkan nama atlet tersebut.
“Yang jelas kami tidak ingin mengecewakan apalagi mengorbankan atlet. Namun jangan dong Kemenpora justru membuat kebijakan yang tidak menghargai prestasi atlet. Kita ini membina atau apa. Maka itu saya memohon Menpora Pak Imam Nahrawi mengkaji lagi pemanggilan atlet tenis meja untuk Asian Games itu,” selorohnya.
Arifin menilai, dengan pemanggilan yang tidak menghargai prestasi atlet bukan saja Jakarta yang dirugikan. Ada juga pengprov lain yang atlet terbaiknya tidak masuk. Untuk DKI disebutkan, pemain sekelas David Yacobs, Rocky Christophel, Bagus Aji Saputra, Ronald K untuk putra dan Stella Friska Palit, Mira Fitria, Rina Sintya dan Desi Ramadanti di bagian putri yang berjaya di PON sama sekali tidak disentuh Kemenpora.
Selain itu Arifin juga mendesak Kemenpora tidak gegabah dalam masalah anggaran untuk persiapan Asian Games di tenis meja karena saat ini masih ada dualisme kepengurusan.
Sesuai dengan aturan, induk organisasi cabang olahraga yang masih bermasalah tidak berhak mendapat bantuan dana pelatnas.
Demi menghargai prestasi atlet dan agar tidak terjadi masalah dalam masalah pertanggungjawaban anggaran maka Arifin memohon agar Kemenpora menunggu hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Bersama (Munaslubber) PTMSI yang akan dilaksanakan KONI Pusat.
Ini sesuai dengan perintah Menpora yang menunjuk KONI melaskana Munaslubber demi mengakhiri dualisme kepengurusan PTMSI.
“Menpora jangan sampai salah langkah dan mematikan prestasi atlet. Sebaiknya laksanakan dulu Munasluber baru mengambil langkah persiapan Asian Games,” katanya tegas.