Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Roda kehidupan selalu berputar, itulah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Seperti perumpamaan 'setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya', itulah mungkin kenyataan yang harus dihadapi Ferrial Sofyan.
Setelah lebih dari dua periode mengetuai kepengurusan Persatuan Golf Indonesia (PGI) Provinsi DKI Jakarta, Ferrial Sofyan dituntut untuk ikhlas melepaskan jabatannya.
Masa kepengurusan periode kedua kepemimpinan Ferrial Sofyan di Pengprov PGI DKI Jakarta sudah tuntas pada Juli 2019 lampau. Sesuai mekanisme organisasi mestinya dilakukan pemilihan ketua baru melalui musyawarah provinsi (musprov) PGI DKI Jakarta.
Sementara, Ferrial Sofyan sendiri tak bisa lagi mengajukan diri karena adanya ketentuan maksimal dua periode untuk ketua umum.
Namun, alih-alih menggelar pemilihan, Ferrial Sofyan justru meminta perpanjangan masa kepemimpinannya melalui rekomendasi dari PB PGI.
Perpanjangan masa kepengurusan selama tiga bulan tersebut sudah berakhir Oktober lalu. Sayangnya, musprov PGI DKI Jakarta yang ditunggu-tunggu ternyata tak kunjung digelar.
Kondisi tersebut mengecewakan stakeholder golf ibu kota, yang selama ini tampaknya memendam ketidakpuasan atas kinerja kepengurusan Ferrial Sofyan di Pengprov PGI DKI Jakarta.
Hal itu setidaknya tercemin dari pernyataan sikap yang mereka sampaikan di acara silaturahmi seusai mengikuti golf gathering di The Maj, Senayan, Kamis (6/11/2019) malam.
Pada acara yang diikuti lebih dari 30 perkumpulan golf anggota Pengprov PGI DKI Jakarta tersebut mayoritas perwakilan klub juga mempertanyakan legalitas kepengurusan Ferrial Sofyan. Dalam penilaian mereka kepengurusan Ferrial Sofyan sudah tidak legitimate.
"Kepengurusan ini sudah kehilangan legitimasinya. Pembinaan sudah tidak jalan, apalagi setelah dipastikan golf tidak dipertandingkan di PON XX/2020 di Papua. Kita tidak tahu apakah benar nantinya ada multievent untuk cabang-cabang yang tidak jadi dipertandingkan di PON Papua itu, seperti tenis meja, balap sepeda dan golf," ujar salah seorang perwakilan klub.
Secara umum para pemangku kepentingan dan pelaku golf di Jakarta mengeluhkan kondisi yang dikesankan tidak sehat tersebut. Sebagian dari mereka juga mendesak PB PGSI untuk bersikap tegas.
"Mestinya memang harus ikuti mekanismenya, kepengurusan dinyatakan demisioner," ujar Irawadi Hanafi, Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga PB PGSI.
PB PGI tentunya memang harus menunjukan sikap tegasnya. Sementara hubungan dengan klub-klub anggotanya tidak harmonis, tidak dipertandingkannya golf di PON XX/2020 bisa berpengaruh terhadap pembinaan pemain yunior. Irawadi Hanafi menyebutkan, PB PGI merespon 'kasus' Pengprov PGI DKI Jakarta ini dengan serius. "Kami akan rapatkan sore ini," tegas Irawadi.