Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majidpas
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di balik suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018 silam ternyata masih ada hal yang belum sempurna.
Pasalnya, masih ada honor sebagian panitia Asian Games yang belum dibayarkan.
Masalah tersebut pun sempat dibahas dalam rapat virtual Kemenpora dengan Komisi X DPR RI, Senin (11/5/2020) yang disampaikan oleh anggota Komisi X, Dede Yusuf.
Menpora Zainudin Amali membenarkan adanya penunggakan tersebut. Ia pun menjelaskan kendala tersebut karena adanya permasalahan di dasar hukum yang mendasari pembentukan kepanitiaan.
“Saya juga mau menyampaikan dari Bapak Dede Yusuf tentang honor untuk panitai Asian Games. Asian Games sudah selesai, tapi masih ada yang tertunda honornya. Begitu saya masuk memang itu tuntutan yang pertama begitu saya jadi Menteri,”
“Saya dan teman-teman Kemenpora konsultasi dengan BPK apakah bisa kita lakukan, ternyata tidak boleh. Ada ke alfaan dasar hukum pada saat awal, euforia kita menjadi Asian Games itu begitu besar sehingga kita tidak teliti tentang landasan-landasan hukum yang mendasari kepanitian itu,” jelas Menpora.
Meski demikian dirinya akan tetap mengusahakan agar hak-hak dari para panitia Asian Games 2018 bisa didapatkan.
Menteri asal Gorontalo itu pun sudah melaporkan ke Menteri Keuangan dan Menteri PMK untuk turut bisa meneyelesaikan permasalahan ini.
“Sebagai upaya saya sudah menulis surat ke Menko PMK dan juga ke Kementerian Keuangan. Mohon diberi jawaban yang pasti supaya teman-teman yang sudah bekerja sebagai panitia INASGOC yang sudah sukses itu juga mendapatkan haknya. Mudah-mudah-mudahan itu yang kita tunggu,” ujarn Menpora.
“Tentu akan kamu jadikan pelajaran berharga untuk membentuk kepanitiaan Piala Dunia U-20. Kami tidak mau itu terulang lagi,” pungkasnya.