Polemik Perpanjangan Masa Jabatan PP Perbasi, AMBI Lempar Sikap Terbuka dan Siap Gugat ke BAKI
 
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Bola Basket Indonesia (AMBI) mengambil sikap terkait polemik perpanjangan masa jabatan Pengurus Pusat Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) 2019-2023.

Melalui petisi yang telah disebarluaskan, AMBI mendorong PP Perbasi untuk membatalkan keputusan yang memutuskan masa jabatan tersebut hingga 2024 mendatang.

AMBI menilai, langkah yang diambil oleh PP Perbasi tidak tepat karena melanggar statuta FIBA tahun 2021 pasal 9.7 yang mengatur masa jabatan hanya selama empat tahun, termasuk pemilihan yang harus dijalankan dengan proses demokratis.

Baca juga: AMBI Siap Gugat ke BAKI Soal Polemik Perpanjangan Masa Jabatan PP Perbasi

Sejatinya, kepengurusan PP Perbasi yang dipimpin oleh Danny Kosasih itu selesai pada Oktober 2023 mendatang.

Sebelum itu, sesuai dengan AD/ART PP Perbasi pasal 30.1, maka diharuskan membentuk panitia penyelenggara Musyawarah Nasional (Munas) paling lambat Juli mendatang, atau tiga bulan sebelum Munas.

"Tolong dibatalkan perpanjangan sampai bulan Oktober. Kemudian, segera tunjuk panitia pelaksana pada Juli untuk Munas," kata Erick Herlangga, perwakilan tim kuasa hukum AMBI, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2023).

Erick mengatakan, jika PP Perbasi tidak melakukan pembatalan tersebut, maka pihaknya akan mengadukan kasus tersebut ke Court of Arbitration for Sport (CAS), dengan terlebih dahulu menghadap ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).

Baca juga: Sisi Kontras Basket Putri Indonesia: Raih Emas SEA Games Tapi Tak Punya Liga, Apa Upaya PP Perbasi?

"Jika tidak melakukan pembatlan perpanjangan (masa jabatan) maka kami akan siap (gugat) ke CAS melalui BAKI," kata Erick.

Dalam keterangannya, Erick mengatakan langkah yang diambil oleh pihaknya tersebut bukan untuk 'mengkudeta' posisi Ketua Umum PP Perbasi.

"Apa yang kami lakukan ini karena rasa cinta kami terhadap basket dan yang lebih besarnya adalah karena ini menyangkut olahraga nasional," kata Erick Herlangga, perwakilan tim kuasa hukum AMBI, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2023).

"Jangan sampai hal-hal melanggar statuta atau aturan itu dibiasakan sehingga menjadi contoh yang tidak baik," tegasnya.

Lebih lanjut, Erick juga meminta PP Perbasi segera mematuhi statuta FIBA tahun 2021 pasal 9.8, yang mewajibkan federasi basket melakukan audit keungan dengan standar keuangan internasional.

"Kami berharap Perbasi juga segera melakukan statuta FIBA yang mewajibkan Perbasi mengaudit keungannya di setiap tahun, dengan standar akuntasi internasional," kata Erick.

"Jadi, Pak Danny di Munas harus bisa mempersiapkan itu semua. Pokoknya, hal-hal yang sesuai dengan statuta FIBA," pungkasnya.

FOTO: Kuasa Hukum AMBI, Erick Herlangga (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait polemik masa jabatan PP Perbasi, di kawasan Jakarta Pusat, Kamsi (1/6/2023). (Tribunnews/Alfarizy).