“Yang dilarang dari statuta FEI yakni Pordasi tidak boleh berafiliasi dengan organisasi equestrian internasional lainnya selain FEI atau yang sejenis dengan FEI,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Jose, per 1 Febuari 2024, PP Pordasi secara hukum berstatus Demosioner atau PP Pordasi tidak memiliki kepengurusan yang sah sesuai AD ART.
 
“Selanjutnya bagaimana nasib kelangsungan organisasi Pordasi, sementara itu operasional organisasi harus tetap jalan, pembinaan olahraga tidak mengenal masa jeda?” ucap Jose.

Singkatnya, dalam polemik ini, Jose mengatakan seluruh Pengprov Pordasi dan komunitas berkuda sepakat menolak Surat Permohonan Ketua Umum PP. PORDASI Nomor 422/PP/KSB/A/Xl/2023, tanggal 5 Desember 2023 perihal perpanjangan Masa Bakti PP Pordasi dan SK KONI Pusat Nomor 195 tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023 karena tidak sesuai dengan AD/ART Pordasi.

Jose juga menyebut Pengprov Pordasi yang hadir pada konsolidasi komunitas berkuda sepakat untuk tidak menghadiri acara  rapat koordinasi pimpinan pada tanggal
26-27 Januari 2024.

Jose mengaku seluruh Pengprov Pordasi dan Komunitas Berkuda yang hadir sepakat menunjuk Jerry Manafe selaku Ketua Umum Pengprov Pordasi NTT untuk menyampaikan kepada Ketua Pordasi Triwatty Marciano agar melaksanakan munas sebelum tanggal 31 Januari 2024 sesuai dengan AD/ART Pordasi yang berlaku.

Jika hingga 31 Januari 2024 PP Pordasi belum melaksanakan munas, lanjut Jose, maka seluruh Pengprov yang hadir akan menjadi pengusul munaslub Pordasi.  

“Sudahlah PP Pordasi jangan bodohi kami, sadarlah kami menuntut munas, kami tidak mau dikelola oleh pengurus yang tidak memikirkan pembinaan, yang fokusnya memikirkan kepentingan-kepentingan sendir,” pungkas Jose.