Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Deodatus S Pradipto
TRIBUNNEWS.COM – Banyak negara anggota FIFA yang pernah mendapat sanksi. Salah satu alasan pemberian sanksi itu adalah adanya intervensi dari pemerintah negara yang bersangkutan.
Mayoritas, intervensi pemerintah menjadi alasan FIFA memberikan sanksi kepada federasi sepakbola sebuah negara. Indonesia terancam mendapat sanksi dari FIFA karena pemerintah mendesak PSSI dan PT Liga Indonesia untuk memenuhi sejumlah syarat verifikasi untuk bisa menggelar kompetisi Indonesia Super League (ISL).
Pemerintah, melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) kemudian tidak memberikan rekomendasi kepada dua klub, Persebaya Surabaya dan Arema Cronus, untuk mengikuti kompetisi karena belum memenuhi aspek legalitas.
Jika Indonesia mendapat sanksi, Indonesia tidak boleh menggelar kompetisi di dalam negeri, maupun mengikuti turnamen sepak bola di luar negeri.
Yunani
Federasi sepak bola Yunani, EPO, mendapat sanksi karena tidak mematuhi statuta FIFA. FIFA menghukum Yunani dari keikutsertaan pada kompetisi internasional karena adanya dugaan politisasi sepakbola di negara tersebut.
Hukuman itu diterima oleh EPO dan baru dicabut setelah EPO memenuhi statute FIFA. EPO setuju untuk mengembangkan sepak bola melalui penelusuran rekening oleh parlemen setempat. Setelah menunjukkan perkembangan, FIFA mencabut sanksi terhadap Yunani.
Kuwait
Hukuman kepada federasi sepak bola Kuwait, KFA, diberikan karena adanya intervensi dari pemerintah dalam proses pemilihan ketua umum mereka. Kuwait mendapat sanksi tidak boleh berpartisipasi pada tingkat internasional. Sanksi itu juga berlaku kepada pemain-pemain di level tim nasional senior dan klub. Setelah pemilihan ulang pada 9 Oktober 2007, FIFA mencabut sanksi itu pada 15 November 2007.
Brunei Darussalam
FIFA menghukum Brunei Darussalam pada 2009. Hukuman diberikan setelah adanya intervensi dari pemerintah. Ketika itu Sultan Brunei mendirikan manajemen baru di federasi sepak bola mereka pada Desember 2008. Selama masa hukuman, Brunei Darussalam tidak boleh berpartisipasi pada ajang internasional. Sanksi tersebut dicabut pada 30 Mei 2011.
Peru
FIFA melarang Peru terlibat dalam pertandingan internasional. Hukuman ini diberikan karena pemerintah Peru tidak ingin mengakui Manuel Burga yang terpilih sebagai Ketua Umum FPF pada 25 November 2008.