Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Harian Super Ball,Sigit Nugroho
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Mantan asisten pelatih Persija Jakarta, Blitz Tarigan geram dengan langkah Menpora Imam Nahrawi yang melakukan intervensi terlalu jauh hingga membekukan PSSI. Akibatnya kompetisi di Tanah Air dihentikan sementara dan Indonesia pun mendapat sanksi dari FIFA.
Intervensi Menpora yang dianggap terlalu jauh itu membuat pesepak bola tidak punya pekerjaan, termasuk Blitz yang gagal melatih sebuah klub Liga Nusantara di Sumatera.
"Saya sudah siap-siap menandatangani kontrak dengan klub Liga Nusantara di Sumatera, tetapi rencana itu gagal karena kompetisi dihentikan dan sanksi FIFA turun. Ini semua akibat konflik antara Menpora dan PSSI yang tak kunjung selesai," kata Blitz kepada Harian Super Ball, Sabtu (4/7/2015).
Blitz merasa dirugikan dengan kondisi sepak bola nasional yang sedang kisruh. Dirinya gagal menjadi pelatih di salah satu tim Liga Nusantara di Sumatera dan terpaksa menjadi pelatih di SSB Villa 2000.
"Profesi saya hanya di sepak bola. Konflik berkepanjangan ini membuat saya kehilangan pekerjaan. Akhirnya saya terpaksa mau saja diminta untuk membantu Villa 2000. Saya meminta kepada Menpora agar tidak terlalu intervensi dan mau berdamai dengan PSSI. Menpora saya anggap banci jika tidak mau bertemu dengan Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattaliti. Kenapa justru bertemu dengan mantan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin yang sudah tidak aktif," ujar Blitz.
Blitz menilai intervensi dari Menpora itu sudah terlewat batas karena sudah menabrak aturan PSSI dan FIFA, sampai akhirnya sanksi dari FIFA pun turun.
"Jika ingin membenahi sepak bola nasional bukan begini caranya dengan membekukan PSSI. Kalau Menpora nyebut ada mafia di sepak bola kita ya buktikan saja. Kalau perlu tangkap saja oknumnya seperti yang dilakukan FBI terhadap petinggi FIFA yang korup," ucap Blitz.
Blitz menambahkan, Menpora tidak konsisten dengan keputusannya. "Di satu sisi Menpora mengatakan mendukung kompetisi terus digelar, tetapi izin bertanding kenapa tidak diberikan. Ini kan namanya tidak konsisten. Kalau begini terus, saya pesimis kompetisi musim depan bisa digelar sesuai jadwal dari PT Liga Indonesia yaitu bisa digelar pada September 2015," tambah Blitz.
Pria yang sudah mengantungi lisensi C AFC itu menilai, sejauh ini PSSI sudah berjalan sesuai aturan dan rel organisasi.
"PSSI sudah berjalan sesuai dengan rel organisasi. Pembinaan dan kompetisi sudah berjalan dengan baik. Jadi kalau dinilai kompetisi masih buruk, sebaiknya dilakukan evaluasi saja. Jangan dibekukan seperti sekarang," terang Blitz.
Jika ingin melakukan perbaikan, Menpora bisa saja menaruh orang-orangnya di dalam PSSI dan operator kompetisi. Sehingga bisa mengetahui dengan sebenarnya alias tidak hanya berdasarkan dari bisikan pihak-pihak tertentu.
"Kalau ada di dalamnya kan bisa tahu siapa yang salah. Kalau menemukan ada yang korupsi langsung saja ditangkap. Jangan cuma ngomong saja ada mafia tanpa ada bukti," tutur Blitz.
Blitz menjelaskan, konflik sepak bola nasional sulit diselesaikan, karena kedua belah pihak baik Menpora dan PSSI sulit berdamai.
"Yang bisa selesaikan konflik ini adalah Presiden Jokowi. Sebagai kepala negara, Jokowi memiliki kekuasaan penuh di negara ini. Saya berharap Jokowi memikirkan masa depan sepak bola di Tanah Air. Konflik sepak bola ini membuat pelaku-pelaku sepak bola menganggur. Kami hanya mengandalkan sepak bola untuk hidup. Jika sepak bolanya mati, bagaimana kami bisa hidup," jelas Blitz.
Blitz meminta Jokowi bisa tegas dalam menyelesaikan konflik ini. Pasalnya selain masalah lapangan pekerjaan bagi pelaku sepak bola yang hilang, konflik juga makin memperburuk sepak bola bangsa.
"Bagaimana mungkin sepak bola kita bisa berprestasi kalau dibekukan seperti ini. Oleh karena itu, seluruh pelaku sepak bola termasuk saya meminta jangan memperpanjang konflik ini. Sepak bola kita memang perlu dibenahi dengan kerjasama antara pemerintah dan PSSI. Jangan membenahinya dengan membekukan yang berujung pada turunnya sanksi dari FIFA," papar Blitz.