Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Tujuh klub yang tergabung dalam Aliansi Klub Sepakbola Indonesia (AKSI) berharap besar peran Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera menyelesaikan masalah statusnya di PSSI.
Tujuh klub itu adalah Persebaya Surabaya, Arema Indonesia, Persema Malang, Persibo Bojonegoro, Persewangi Banyuwangi, Persipasi Bekasi, dan Lampung FC.
Ketujuh klub itu sedang berjuang mendapatkan kembali statusnya sebagai anggota PSSI. Sejak dicabutnya sanksi dari Menpora dan FIFA, mereka belum kunjung dipulihkan statusnya oleh PSSI.
Ini membuat khawatir. CEO Persema Malang, Dito Arif mengatakan, awalnya ketujuh klub itu berharap peran Menpora Imam Nahrawi bisa membantu mengembalikan statusnya. Namun hingga sekarang rekomendasi yang diharapkan belum terealisasi.
"Kami yang tergabung dalam AKSI belum melihat ada peran nyata dari Menpora untuk merekomendasikan kami ke PSSI agar diikutkan dalam Kongres Luar Biasa (KLB). Oleh karena itu, setelah menggelar pertemuan kedua Surabaya pada 30 Mei 2016, kami sepakat akan mengirim surat ke Presiden Jokowi agar diberi kesempatan untuk beraudiensi langsung dengan beliau," kata Dito kepada Harian Super Ball, kemarin.
Surat itu rencananya akan dikirimkan hari ini atau pada Kamis (2/6/2016).
"Kami sudah mengumpulkan seluruh dokumen klub yang akan dijadikan bahan pendukung legal. Dokumen itu akan diberikan bersama dengan surat permintaan audiensi kepada Pak Jokowi. Harapannya, kami bisa bertemu langsung dengan Pak Jokowi dalam waktu dekat," ujar Dito.
Dito mengucapkan, AKSI sepakat, hanya Pak Jokowi sajalah yang memiliki power, sehingga bisa membantu normalisasi status keanggotaan mereka di PSSI.
"Surat pertama ke Pak Jokowi pada 10 Mei 2016 didisposisikan ke Menpora. Saat itu Menpora meminta kami diakomodir pada KLB nanti. Tetapi sepertinya daya dorong Menpora untuk merealisasikan rekomendasi itu ke PSSI atau Kelompok 85 mulai melemah. Oleh karena itu, kami sepakat untuk meminta langsung ke Pak Jokowi. Harapannya permasalahan kami bisa terselesaikan melalui Istana Negara. Karena kami butuh kepastian terkait status keanggotaan kami di PSSI," ucap Dito.
Dengan dikembalikannya status tujuh klub itu, mereka bisa ikut serta dalam KLB dan bisa kembali berpartisipasi dalam kompetisi resmi nanti.
"Kami tidak meminta ke kompetisi strata tertinggi. Bisa bertanding di Divisi Utama juga tidak apa-apa. Yang terpenting status kami diakui PSSI dan bisa kembali berlaga di kompetisi profesional saja dulu. Kami punya hak karena memiliki sejarah sepakbola yang panjang di Indonesia," tambah Dito.
Dito menerangkan, dengan akan berakhirnya konflik sepak bola nasional yang ditandai dengan pencabutan sanksi dari Menpora dan FIFA terhadap PSSI serta rencana digelarnya KLB, seharusnya menjadi momen penting untuk memulai kembali sepak bola nasional dari nol.
"Sudah saatnya kita memulai sepak bola dari nol. Selesaikan seluruh masalah sepak bola termasuk terkait pemutihan status keanggotaan tujuh klub ini, sebelum PSSI memulai kompetisi resmi sampai pembentukan timnas. Karena semua klub di negeri ini punya hak yang sama terhadap kompetisi profesional yang akan digelar nanti. Jangan lagi ada monopoli yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," terang Dito.