Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para anggota dan pemilik hak suara atau voters Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mempertanyakan langkah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewo Broto.
Voters mempertanyakan keputusan Gatot untuk menyurati Asian Football Confederation atau Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA).
Surat itu kemudian "berbuah" kunjungan delegasi AFC/FIFA ke Jakarta, untuk membantu PSSI menyelesaikan masalahnya.
"Kami khawatir saja, nanti dikira pemerintah mengintervensi PSSI," ujar pemerhati sepak bola Indonesia, Bambang Kuncoro, Rabu (10/4/2019).
"Lalu, apa motif Sesmenpora berkirim surat ke AFC/FIFA?," timpal Presiden Persijap Jepara, Esti Puji Lestari.
Baca: Pertemuan PSSI dengan Delegasi FIFA dan AFC Ditunda
Bambang dan Esti Puji mengaku menghargai Sesmenpora yang aktif membantu PSSI.
Tapi seharusnya dipertimbangkan konsekuensinya yakni melangkahi PSSI dan anggotanya dalam berkorespondensi dengan AFC/FIFA, di samping khawatir ada tuduhan intervensi.
Bakun, panggilan akrab Bambang Kuncoro, menyatakan harusnya keputusan Komite Eksekutif PSSI pada 19 Maret 2019 lalu sudah jelas.
Yakni PSSI harus menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sesegera mungkin untuk memilih pengurus baru.
"Kalau tujuan delegasi AFC/FIFA ke Jakarta untuk membantu PSSI menyelesaikan masalahnya, bukankah solusi dari PSSI sendiri sudah jelas, yakni KLB? Atau Kemenpora punya hidden agenda (agenda terselubung)?," ujarnya.
Esti juga heran dengan langkah Sesmenpora Gatot S Dewo Broto yang terkesan hendak membelokkan persoalan PSSI ke arah yang lebih rumit.
Menurutnya solusi dari PSSI sejatinya sudah jelas yakni KLB pascamundurnya Edy Rahmayadi dari jabatan Ketua Umum PSSI dalam Kongres PSSI di Bali, 20 Januari 2019.
Selepas Edy Mundur, posisinya digantikan Joko Driyono yang kini dinyatakan sebagai tersangka penghilangan barang bukti perkara match fixing (pengaturan skor pertandingan) dan ditahan.
"FIFA tak perlu terlalu jauh melangkah, cukup memberi rekomendasi bagi PSSI untuk menggelar KLB. Bukankah konon PSSI sudah berkirim surat ke FIFA untuk minta rekomendasi KLB?," kata Esti.
Mestinya, lanjut Esti, pihak Kemenpora mengajukan lembaga independen seperti Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) untuk berdiskusi dengan AFC/FIFA.
Sehingga pemerintah bebas dari kecurigaan intervensi dan bebas dari tuduhan cari muka ke Presiden Joko Widodo mengingat saat ini Menpora Imam Nahrawi dikaitkan dengan kasus suap KONI.
Apalagi KPSN selama ini telah bekerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri dalam memberantas match fixing demi menciptakan PSSI yang bersih sehingga sepak bola Indonesia bisa berprestasi.
"Kalau Sesmenpora yang berkirim surat langsung kepada FIFA, itu bisa ditafsirkan intervensi, hal mana melanggar Statuta PSSI dan Statuta FIFA sendiri," paparnya.
Dengan mengajukan KPSN sebagai mitra diskusi AFC/FIFA, lanjut Esti, maka pemerintah tak akan dituduh intervensi.
"Tapi itu belum terlambat. Masih ada waktu bagi Kemenpora untuk mengajukan KPSN, atau mengarahkan delegasi AFC/FIFA bertemu KPSN guna membahas KLB PSSI yang sudah diputuskan Komite Eksekutif," ujar Esti.
"KLB adalah solusi terbaik bagi kondisi PSSI saat ini. Pemerintah RI tak perlu mengundang campur tangan pihak asing terlalu jauh. Yang kita butuhkan dari FIFA cuma rekomendasi untuk menggelar KLB PSSI," sambungnya.
Seperti diberitakan, delegasi AFC/FIFA, Rabu hingga Kamis (10-11/4/2019) berada di Jakarta. Mereka dikabarkan akan membereskan sejumlah masalah yang membelit PSSI.
Rencana kunjungan delegasi AFC/FIFA itu diketahui melalui surat yang diterima oleh Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, Selasa (9/4/2019).
Surat tersebut sekaligus menjawab pertanyaan dari Gatot pada 5 April 2019.
Gatot, yang mengatasnamakan perwakilan Pemerintah RI bersurat kepada Sekretaris Jenderal FIFA Fatma Samba Diouf Samoura menanyakan peluang perwakilan FIFA untuk duduk satu meja dengan Pemerintah RI saat berkunjung ke Jakarta. Kemenpora berharap bisa membahas kondisi PSSI bersama FIFA. [Eko Priyono]