Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Iwan Budianto dan Sekretaris Jendral PSSI Ratu Tisha datang ke Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019) pagi.
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olaharaga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto mengatakan kedatangan dua petinggi PSSI tersebut untuk melaporkan secara resmi ke Menpora Zainudin Amali terkait penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2021.
Diketahui, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada Kamis (24/10/2019).
Indonesia mengalahkan dua negara lainnya yakni Peru dan Brasil dalam bidding tuan rumah Piala Dunia U-20 2021.
“Hari ini Pak Menpora kedatangan PSSI, yang telah hadir Pak Iwan Budianto dan Ratu Tisha dalam konteks beliau bersama kami ada saya, Deputi IV dan dan Deputi III dan staf bidang ahli bidang hukum untuk menerima laporan dari PSSI terkait kita yang dipercaya FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021, Pak Menteri mengucapkan terima kasih atas laporan ini,” kata Gatot.
Dalam pertemuan tersebut, Sesmenpora memaparkan dua pesan Menpora kepada PSSI salah satunya mengenai persipan yang harus berjalan secara bersama antara PSSI dan pemerintah.
Menurut dia, menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021 adalah pekerjaan bersama, apalagi Presiden Joko Widodo sebalumnya juga sempat memberikan perhatian khusus kepada sepakbola Indonesia.
“Ada arahan dari Menpora mengenai step-step yang harus dilakukan, jadi ini kolaborasi yang bagus antara PSSI dan pemerintah dalam konteks ini gawai bersama, Pak Presiden pun memberikan perhatian yang luar biasa,” ujar Sesmenpora.
Sesmenpora menyampaikan pesan Menpora Zainudin Amali terkait arahan regulasi kemudian hak dan kewajiban semisalnya renovasi stadion, pajak, tenaga kerja asing, dan lain sebagainya.
“Itu urusan pemerintah dan pemerintah diminta untuk membantu PSSI, bahkan ada info baru Kamis besok kami diundang oleh kepala badan kebijakan fiskal karena Menteri Keuangan salah satu yang menandatangani goverment guaranteed, kami harus cepat bergerak. Bayangkan Keppresnya belum keluar, Inpresnya belum keluar tapi Kementerian Keuangan cepat sekali bergeraknya,” katanya.