TRIBUNNEWS.COM - Respon yang berbeda ditunjukkan oleh PS Hizbul Wathan dan PSG (Putra Sinar Giri) Gresik terkait menyikapi Surat Korespondensi dari PT LIB.
Kedua tim yang berkompetisi di Liga 2 itu memiliki pandangan yang berbeda mengenai keberlangungan kompetisi di Tanah Air musim ini.
Sbelumnya, PT LIB sebagai operator penyelenggara kompetisi di Indonesia memang menerbitkan surat yang ditujukan kepada semua kontestan Liga 1 dan Liga 2.
Baca: Mantan Pemain Arema Jadi Pelatih PSG Gresik Arungi Liga 2 2020: I Putu Gede Bawa Gerbong?
Baca: Anggota Exco PSSI, Haruna Soemitro Beri Tanggapan Polemik di PT LIB
Surat edaran yang bernomor 182/LIB-COR/V/2020 meminta seluruh tim untuk memberikan masukan terkait tindak lanjut helatan kompetisi 2020.
Seluruh klub diharapkan memberikan masukan terkait nasib ompetisi musim ini, jika nantinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana pahit-pahitnya memperpanjang status masa darurat bencana.
PS Hizbul Wathan melalui Presiden Klubnya, Dhimam Abror Djuraid telah menyampaikan balasan surat berisakan masukan kepada PT LIB.
Lebih lanjut Dhimam Abro memandang optimis kompetisi musim ini dapat diselamatkan.
Meskipun demikian, PS Hizbul Wathan meminta untuk kompetisi digelar 1 bulan lebih lama dari awal yang telah direncanakan oleh PSSI.
"Kita sudah menyiapkan surat dan segera kita kirim. Intinya, kita ingin kompetisi dimulai lagi agustus," tutur Dhimam, Kamis (30/4/2020) seperti yang dikutip Tribunnewscom dari Tribun Jatim.
Meskipun dmeikian, Presiden Klub yang berjuluk Laskar Matahri itu enggan memaksa apa yang menjadi usulan timnya harus terlaksana
Ia juga memandang tim-tim lain yang berlaga di Liga 1 maupun Liga 2 tak mungkin menerima begitu saja apa yang menjadi usulan dari timnya.
Lebih lanjut, ia juga memahami kondisi sejumlah daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.
Diakuinya, bahwa usulan yang ia berikan hanya semata-mata untuk melihat kompetisi musim ini dapat diselamatkan.
Lebih lanjut, Dhimam akan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari PSSI yang tentunya telah berkeoordinasi terlebih dahulu dengan BNPB.