PSSI Bicara Soal Potensi Sanksi FIFA Buat Indonesia: Dari Pembekuan Anggota Sampai Penghentian Kompetisi
TRIBUNNEWS.COM - PSSI menyoroti dampak lanjutan yang bisa terjadi pada Indonesia terkait pembatalan status tuan rumah Piala dunia U-20 2023 oleh FIFA.
Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, menjelaskan, sejumlah rentetan potensi sanksi FIFA seusai Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Indonesia harus menelan pil pahit setelah FIFA resmi mencabut statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Baca juga: Wakil Ketua Umum PSSI: Pihak yang Buat Indonesia Gagal Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Belum Minta Maaf
Baca juga: FIFA Tetap Jaga Nama Baik Indonesia Pasca-Pencabutan Status Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023
Keputusan ini diambil setelah Indonesia menolak menerima kehadiran timnas Israel yang lolos ke putaran final.
Alasan penolakan ini didasarkan pada sikap politik Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Namun, sikap ini ternyata berbuntut panjang bagi sepak bola Indonesia.
Selain kehilangan kesempatan untuk menggelar ajang bergengsi tersebut, Indonesia juga berisiko mendapatkan sanksi dari FIFA yang bisa merugikan perkembangan sepak bola tanah air.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (30/3/2023).
Zainudin mengaku khawatir dengan potensi sanksi yang bisa diberikan FIFA kepada Indonesia.
Di antaranya sanksi yang bisa didapat Indonesia seperti pembekuan keanggotaan PSSI, larangan bermain bagi timnas dan pemain Indonesia di semua level, hingga pemberhentian kompetisi lokal.
Baca juga: Kecewa dan Mengurung Diri, Shin Tae-yong Segera Tinggalkan Timnas Indonesia?
"Kita sudah tahu keputusan FIFA bahwa kita dicabut ketuanrumahan kita. Tinggal yang ditunggu tindakan susulan, tentu saya berharap jangan sampai kita kena sanksi berat," kata Zainudin.
Zainudin mengingatkan bahwa sebelumnya Indonesia sudah pernah dihukum FIFA pada 2015 karena pemerintah dianggap mengintervensi PSSI.
Saat ini menurut Zainudin situasinya berbeda dan terdapat potensi hukuman yang lebih berat.