TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kecewa atas keputusan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Ganjar mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu adanya surat resmi dari FIFA kepada PSSI maupun pemerintah Indonesia tentang keputusan tersebut.

"Kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok," kata Ganjar usai menghadiri acara sosialisasi perubahan roadmap RB 2020-2024, Kamis (30/3/2023).

Ganjar mengatakan dirinya cukup beruntung bisa memantau perkembangan yang ada dari penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023.

"Sampai dengan tadi pagi saya tanya belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau pemerintah," katanya.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan mengatakan, ada banyak skenario yang bisa dilakukan dari lima poin yang disampaikan FIFA.

Menurutnya poin kelima dari keputusan FIFA masih ada peluang cara lain agar pelaksanaannya masih bisa tetap berjalan.

"Saya percaya apa yang menjadi statement pak presiden sebelum delegasi dikirim masih bulat masih kuat untuk bisa terselenggara dengan beberapa catatan-catatan. Efforts PSSI untuk bisa lobi ke FIFA perlu dapat support," imbuhnya.

Ganjar menaruh harapan agar ada keputusan yang baik untuk semua pihak.

Pria berambut putih ini meyakini PSSI memiliki rencana lain setelah keluar statement status tuan rumah dicabut FIFA.

"Tunggu keputusan satu tahap lagi, kalau bahasa mas Gibran di tweet nya ada plan b dan plan c. Mudah-mudahan ada keputusan yang baik untuk kita semua," pungkasnya

Banyak pihak menilai bahwa pembatalan tuan rumah piala dunia oleh FIFA merupakan imbas dari penolakan kedatangan timnas Israel oleh sejumlah kepala daerah.

Sebut saja Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum Gubernur Jawa Tengah dan beberapa bupati turut menolak Timnas Israel.

Protes atau kegaduhan ini pun didengar FIFA hingga akhirnya drawing Piala Dunia U-20 yang diadakan pada 31 Maret 2023 di Bali harus dibatalkan.

Tak lama berselang FIFA bertemu dengan Ketua Umum PSSI di Doha Qatar hingga turun pernyataan status tuan rumah Indonesia dicabut.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai tudingan tersebut masih belum berdasar lantaran pemerintah masih belum mengungkap secara jelas apa benar alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah.

"Sebenarnya belum ada eksplanasi yang clear, apa betul hanya karena penolakan gubernur Bali, gubernur Jawa Tengah, tiba - tiba FIFA membatalkan Indonesia secara ofisial sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20," kata Adi.

Padahal kata Adi, urusan perhelatan piala dunia bukan urusan gubernur, tapi urusan pemerintah Indonesia secara keseluruhan.

Hal yang perlu dipertanyakan menurutnya adalah mengapa penolakan Israel berlaga di Indonesia baru dilontarkan sekarang.

Indonesia pun sejatinya telah ditunjuk menjadi tuan rumah piala dunia U-20 tahun 2023 sejak tahun 2019 lalu.

"Publik mengaitkan kenapa ujug-ujug dan baru ini menyampaikan sikap penolakannya kenapa tidak jauh hari ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah," kata Adi.

Gugat Class Action

Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali meminta orang-orang yang membuat gaduh sampai membuat Piala Dunia U-20 batal digelar di Indonesia harus bertanggung jawab.

“Mereka yang buat gaduh dan buat batal kita jadi tuan rumah Piala Dunia jangan lari dari tanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab secara moral menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pemain muda kita yang kehilangan mimpinya untuk tampil di Piala Dunia," ucap Akmal.

"Meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena kehilangan kesempatan mencetak sejarah untuk menjadi saksi hidup bahwa kita pernah jadi tuan rumah piala dunia,” kata sambungnya.

Anggota Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TGIPF) ini juga meminta kepala daerah meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita sebagai bangsa yang gagal menjalankan amanat besar dan gagal memegang teguh komitmen yang diberikan.

Tak hanya itu, Akmal menegaskan bahwa mereka yang membuat gaduh hingga akhirnya Piala Dunia U-20 batal juga bisa digugat class action, gugatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dalam jumlah banyak dan punya kepentingan bersama.

“Mereka yang bikin gaduh dan buat kita gagal di Piala Dunia juga bisa dituntut secara pidana lewat class action karena mereka sudah membuat kita rugi secara materil maupun immateril, sudah membuat bangsa dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral, kepentingan politik sungguh ini kejadian yang sangat menyakitkan buat bangsa Indonesia," tutur Akmal.

Akmal menambahkan kejadian pencabutan status tuan rumah oleh FIFA ini sangat memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. (Tribun Network/Reynas Abdila)